Pilkada Jalan Terus, Gusdurian: Pemerintah dan DPR Tak Punya Sense of Crisis

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo dan DPR yang tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah wabah Covid-19 belum terkendali. "Menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo dan DPR yang mengabaikan suara publik seperti yang telah disuarakan PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah," kata Alissa dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 23 September 2020.

Alissa menilai situasi wabah di Indonesia masih menunjukkan angka yang sangat tinggi. Namun, DPR berdalih adanya peraturan dan sanksi hukum membuat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bisa dilangsungkan. Pemerintah, kata Alissa, beralasan menjaga hak konstitusi rakyat. "Sikap pemerintah dan DPR hanya menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki sense of crisis terhadap wabah yang sudah merenggut 9.000 lebih nyawa," kata dia.

Alissa pun meminta partai politik dan calon kepala daerah untuk mempertimbangkan ulang Pilkada 2020 demi menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan warganya. Sebab, tidak ada yang lebih penting dari hak hidup warga, apalagi hanya soal perebutan kekuasaan.

Alissa juga meminta Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan ahli epidemiologi guna mendapat saran yang obyektif dan ilmiah, serta didasarkan pada kepentingan hajat hidup warga. Penggerak Jaringan Gusdurian juga diminta melakukan edukasi pencegahan Covid-19, dimulai dari keluarga terdekat. Pasalnya, kata Alissa, pandemi masih berlangsung dan belum akan berakhir sampai vaksin yang efektif ditemukan.

Putri mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri dan menjaga jarak demi mencegah semakin banyak warga yang tertular.

Apabila DPR dan pemerintah masih memaksakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Alissa Wahid meminta warga memperketat dirinya agar tidak terlibat dalam kegiatan yang menciptakan kerumunan. "Sebagaimana diungkapkan Gus Dur bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan," katanya.

FRISKI RIANA