Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat waspada menyikapi situasi geopolitik imbas penetapan keadaan darurat militer Korea Selatan. Namun demikian kepala negara menekankan posisi yang tidak memihak negara mana pun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat. Jadi mari kita jangan terlalu lengah," kata Prabowo saat berpidato di acara sidang tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 4 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo menginginkan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, sehingga harus menghormati semua negara yang ada. Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan bahwa Indonesia tidak menghendaki terjadinya perang.
Mantan Menteri Pertahanan ini menyebut telah memahami dampak dari peperangan tersebut. "Perang itu destruktif. Ibarat pohon butuh 20 tahun untuk tumbuh, (tapi) hanya 15 menit untuk tumbang," ujarnya.
Prabowo mencontohkan peperangan yang terjadi di Ukraina. Ia mengatakan perang itu telah mengakibatkan naiknya harga pangan di seluruh dunia.
Selain itu, Prabowo turut menyinggung kejadian yang menimpa Gaza dan Lebanon. Dia berujar bahwa korban konflik di Gaza dan Lebanon itu sebagai saudara masyarakat Indonesia.
Dalam keterangan yang sama, Prabowo mewanti-wanti agar situasi yang damai di tanah air tidak dianggap sebelah mata. Sebab, menurut dia, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi mendatangkan ancaman.
"Kenapa kita harus waspada? Karena kita kaya. Bukan kita pergi ke Belanda, tapi orang Belanda ke kita," ucapnya.
"Fanatisme agama, suku, ras, budaya justru ini yang melahirkan peperangan," ujarnya.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam siaran langsung di televisi mengumumkan keadaan darurat militer di negaranya pada Selasa, 3 Desember 2024. Pengumuman tersebut mengejutkan warga Korea Selatan. Namun keputusan darurat militer itu dibatalkan hanya beberapa jam setelah diumumkan.
Yoon Suk Yeol mengatakan alasan menetapkan darurat militer di Korea Selatan karena partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen.
Pilihan Editor: Darurat Militer di Korea Selatan dan Memori Tragedi Gwangju 1980