Pramuka Tersandung Adhyaksa

SEJAK dua pekan lalu, panitia Raimuna Nasional Pramuka intensif menyiapkan tapak kemah di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan yang akan berlangsung pada 13-21 Agustus 2017 itu diikuti 15 ribu penegak dan pandega dari 35 kwartir daerah Pramuka di Tanah Air.

Perkemahan ini akan diikuti juga oleh kepanduan dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. "Kegiatan Raimuna akan mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika," kata Robby Zulpandi, Presiden Raimuna Nasional 2017, dalam rilisnya pada Ahad pekan lalu.

Menurut seorang anggota panitia, Raimuna tahun ini dipusatkan hanya di Cibubur. Panitia menghapus subcamp yang direncanakan di Purwakarta dan Bogor, Jawa Barat, serta di Tanjung Lesung, Banten. Penghapusan ini terkait dengan tak turunnya anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 24 miliar plus Rp 10 miliar untuk Kwartir Nasional Pramuka. Biaya kegiatan ini mengandalkan iuran peserta sebesar Rp 650 ribu per orang.

Pangkal soalnya adalah hadirnya Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault dalam ulang tahun Hizbut Tahrir Indonesia pada 2013. "Tanpa atau ada peran kita, khilafah pasti berdiri," kata Adhyaksa kepada HTI Channel di sela acara tersebut. Video wawancara itu menghebohkan para pengguna Internet karena diunggah ke YouTube pada Mei lalu.

Adhyaksa dianggap mendukung HTI, yang hendak mendirikan khilafah islamiyah, pemerintahan internasional yang berdasarkan hukum Islam. Gara-gara pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga 2004-2009 inilah pemerintah menyetop dana untuk Pramuka. "Pencairan masih tertunda sampai ada penjelasan posisi Pak Adhyaksa dalam rekaman video itu," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada Jumat pekan lalu.

Penundaan tersebut, kata Imam, merupakan keputusan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat bersama kementeriannya dalam rapat 29 Mei 2017. Dalam rapat itu sebetulnya permintaannya lebih keras.

Esti Wijayati dari Fraksi PDI Perjuangan mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga mengevaluasi seluruh aktivitas Gerakan Pramuka, yang dikhawatirkan telah disusupi paham radikalisme. Ia bahkan meminta pemerintah mencopot Adhyaksa sebagai Ketua Pramuka. "Harus dievaluasi sejauh mana kegiatan Pramuka hingga sekolah-sekolah," ujarnya.

Imam Nahrawi mengatakan pemerintah hanya menyetujui soal evaluasi terhadap bantuan dana untuk Pramuka. Pemerintah, kata dia, tak memverifikasi soal maju atau mundurnya Adhyaksa dari Pramuka. Pemerintah masih menunggu penjelasan Adhyaksa tentang dukungannya kepada HTI, yang izin pendiriannya dicabut pemerintah pekan lalu karena dianggap sebagai organisasi yang mengkampanyekan anti-Pancasila.

Mendengar pernyataan Imam, Adhyaksa heran. "Sudah selesai, sudah enggak ada masalah, sudah saya jelaskan ke Badan Intelijen Negara. Ada urusan apa lagi?" ujarnya kepada Tempo pada Jumat pekan lalu.

Adhyaksa juga mengaku sudah menjelaskan kehadirannya dalam acara HTI kepada Presiden Joko Widodo. "Saya datang itu cuma sebagai tamu," katanya. Karena itu, Adhyaksa merasa persoalan tersebut sudah selesai.

Soal anggaran Pramuka, menurut Adhyaksa, juga tak jadi masalah karena sudah disepakati antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Itu dana rutin, apa alasannya dihentikan? Ada urusan apa HTI dengan Pramuka?" ujarnya.

Biasanya Raimuna Nasional dihadiri Presiden sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional Pramuka, yang menjadi inspektur upacara. Namun, sejauh ini, belum ada konfirmasi dari Presiden Jokowi atas kehadirannya dalam upacara pembukaan pada 14 Agustus 2017, yang diperingati sebagai hari lahir Pramuka.

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak mengkonfirmasi kehadiran Jokowi di Raimuna Nasional. Ketika ditanyai soal itu oleh Istman Musaharun dari Tempo pada Jumat pekan lalu, Pramono hanya menjawab, "Merdeka."

Rina Widiastuti, Destrianita