Netralitas Aparat Terus Diragukan di Pilpres 2024

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan setuju dengan pendapat Muhaimin soal pemilu harus berlangsung adil. Ketua Umum Partai Gerindra ini yakin KPU bisa menyelenggarakan pemilu tanpa kecurangan. “Karena kalau pemilu curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Adapun Ganjar, yang menutup rangkaian pidato para kandidat pada malam itu, mengatakan bahwa beberapa hari terakhir banyak drama yang sebetulnya tak perlu terjadi. “Kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor (drama Korea) yang sangat menarik. Drama-drama itu seharusnya tidak perlu terjadi," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar mengaku banyak mendengar kegelisahan dari berbagai elemen masyarakat, dari tokoh agama, budayawan, jurnalis, hingga aktivis mahasiswa. Menurut dia, demokrasi sedang tidak baik-baik saja. "Saya tenang kok, dan kami ini tenang semuanya karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini," kata Ganjar.

Protes Berbuah Pelaporan Polisi

Beberapa hari terakhir, tensi politik menjelang pilpres 2024 memang memanas. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menduga ada pelibatan aparatur negara dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, mengklaim mendapatkan informasi dari lima perwira tinggi Kepolisian RI yang mengaku diperintahkan untuk mendukung Prabowo-Gibran.

Aiman menyatakan tak mengetahui siapa yang memberikan perintah tersebut. "Mereka hanya mengatakan dari komandan," kata Aiman di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November lalu.

Baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Banda Aceh, Aceh, 10 November 2023. ANTARA/Ampelsa

Aiman juga mempersoalkan maraknya pencopotan baliho Ganjar Pranowo di sejumlah daerah. Dia mencontohkan peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo pada akhir Oktober lalu. Kala itu, kata Aiman, baliho Ganjar-Mahfud diturunkan oleh aparatur sipil negara. "Tapi baliho Prabowo-Gibran sampai hari ini masih banyak yang tegak berdiri," kata bekas pembaca berita MNC Group yang kini menjadi calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini.

Atas keadaan itu, TPN Ganjar-Mahfud membuka posko pengaduan di berbagai daerah, Senin lalu. Aiman menyatakan masih mengumpulkan data sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Media sosial dalam beberapa hari terakhir memang terus dipenuhi unggahan video yang merekam pencopotan baliho dan poster Ganjar, seperti di Kabupaten Gianyar, Bali; serta di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pemerintah daerah setempat sebenarnya telah mengklarifikasi peristiwa-peristiwa tersebut. Namun isu ini kadung menjadi perbincangan nasional.

Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, misalnya, menyatakan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja pada akhir Oktober lalu juga dilakukan terhadap atribut partai politik ataupun baliho sosialisasi bakal calon presiden lainnya. Dia berdalih langkah tersebut dilakukan untuk menjaga estetika menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gianyar. "Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," kata Mahendra.

Pemerintah Kota Pematang Siantar juga beralasan bahwa pencopotan poster Ganjar dilakukan karena menyalahi aturan, yakni dipasang di tempat yang tak diperbolehkan. Mereka menegaskan bahwa langkah itu dilakukan untuk penertiban dan berlaku untuk semua pihak.

Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhruddin (tengah), melaporkan juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Aiman Witjaksono, di Polda Metro Jaya, Jakarta, 13 November 2023. ANTARA/HO-Istimewa 

Tingginya tensi politik ini merembet ke ranah hukum. Kemarin, enam organisasi melaporkan Aiman ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas pernyataannya yang menuding polisi tidak netral dalam pemilu. Enam organisasi itu adalah Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai.

“Kami akan minta klarifikasi terhadap para pelapor nanti,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, di Polda Metro Jaya, kemarin.

Menurut Ade Safri, penyelidik juga akan meminta keterangan dari para saksi dan ahli, yaitu ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli sosiologi hukum, serta ahli informasi dan transaksi elektronik. Adapun pemanggilan terhadap Aiman belum dijadwalkan.

Aiman menyayangkan pelaporan itu. Menurut dia, perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui ajang dialog di ruang publik. Penggunaan proses hukum ketika ada perbedaan pendapat bisa mematikan demokrasi. “Hukum bukan larangan, tapi seharusnya menjadi upaya akhir yang digunakan. Bukan cara yang paling awal. Belum apa-apa sudah menggunakan jalur hukum,” kata Aiman, kemarin.

Masyarakat Sipil Ikut Memantau

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan pihaknya juga membuka posko pengaduan untuk menerima laporan kecurangan dan intimidasi dalam pemilu ini, kemarin. Dari pengaduan itu, Julius mengatakan, masyarakat melaporkan banyak perangkat negara yang menggunakan kantor kementerian untuk kegiatan tim sukses pasangan calon. 

Selain itu, beberapa laporan mengatakan bahwa kepolisian mengawal pemasangan alat peraga pasangan tertentu. Kemudian dilaporkan juga ada upaya masif pencopotan baliho calon pasangan tertentu. “Ini masih kita cek kebenarannya,” kata Julius kepada Tempo, kemarin.

Menurut Julius, sebetulnya masyarakat ingin melaporkan tindakan kecurangan pemilu. Namun masyarakat bingung untuk melaporkannya ke mana. Padahal Bawaslu membuka pengaduan terhadap kecurangan pemilu. “Namun Bawaslu tak pernah mensosialisasinya,” kata Julius. “Bawaslu juga tak tegas,” dia melanjutkan.

Gedung Bawaslu di Jakarta, Desember 2022. Dok. Tempo Magang/Muhammad Ilham Balindra

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja tidak menjawab pertanyaan Tempo mengenai perkembangan akhir-akhir ini. Namun Rahmat sebelumnya mengatakan pihaknya masih mendalami informasi tentang dugaan pelanggaran terhadap pencopotan alat peraga kampanye yang terjadi belakangan ini. Bawaslu tengah menginvestigasi untuk memastikan dugaan tersebut.

“Kami masih periksa, benar atau tidaknya,” kata Rahmat. “Kami tunggu hasilnya karena teman-teman di kabupaten-kota sedang menginvestigasi permasalahan tersebut,” dia melanjutkan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Istana tidak pernah memberikan perintah kepada aparat Polri dan TNI untuk menghalangi jalan kontestan Pemilu 2024. Pemerintah juga tak terlibat dalam dinamika politik saat ini. “Arahan Presiden sangat jelas dan tegas. ASN, TNI, dan Polri harus bersikap netral,” kata Ari kepada Tempo, kemarin.

Adapun Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta publik melapor jika ada jajaran kepolisian yang tidak netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, menurut dia, laporan tersebut harus disertai bukti yang cukup sehingga bukan sekadar isu. “Kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen (netralitas) tersebut, ya, silakan saja dilaporkan. Tentu kami akan proses,” ujar Sigit saat memberikan keterangan pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa kemarin.

HENDRIK YAPUTRA | ANDI ADAM | IHSAN RELIUBUN | ANTARA