Kampus Makin Represif kepada Mahasiswa

Pada hari yang sama, dugaan kekerasan terhadap mahasiswa juga terjadi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi saat acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) berlangsung.

Video dugaan kekerasan itu viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, tampak sejumlah mahasiswa yang menggunakan jaket almamater UNY warna biru bersitegang dengan petugas keamanan dan dosen. Di bagian akhir video yang terpotong, seorang mahasiswa tampak sedang ditindih di lantai oleh dua-tiga orang.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNY Farras Raihan mengatakan peristiwa itu terjadi di gedung olahraga UNY, tempat PKKMB dilangsungkan. "Saat itu kami datang ketika acara PKKMB sudah selesai. Kami hanya ingin menyampaikan orasi kebangsaan kepada para mahasiswa baru," ujar Farras saat dimintai konfirmasi pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Farras mengatakan orasi itu dilakukan sebagai bentuk edukasi tentang gerakan mahasiswa sebelum para mahasiswa baru menempuh masa kuliah. Terlebih, pada tahun ini, pihak kampus meniadakan sesi pengenalan gerakan mahasiswa dari BEM.

Saat mulai berorasi, anggota BEM mengalami kekerasan. "Kami dihadang, didorong, sampai ada yang ditindih," kata Farras. Dia tak luput dari serangan fisik. Farras merasa dicekik oleh salah seorang dosen dari belakang.

Di media sosial, seorang dosen bernama Arwan Nur Ramadan disebut-sebut sebagai pencekik Farras. Saat dimintai konfirmasi, Arwan membenarkan bahwa dialah yang terekam dalam video amatir itu. Tapi dia membantah tudingan telah melakukan kekerasan kepada mahasiswa.

“Itu sudut pandang kamera saja yang menggambarkan seolah-olah saya telah memukul, mencekik. Padahal saya tidak melakukan itu semua,” kata Arwan.

Lain lagi dengan langkah yang diambil Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Hamdan Juhannis. Dia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 259 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa di Lingkungan Kampus pada 26 Juli 2024.

Dalam surat edaran itu di antaranya disebutkan bahwa mahasiswa harus mendapatkan izin tertulis lebih dulu dari pimpinan universitas atau fakultas. Jika mahasiswa melanggar aturan-aturan dalam surat edaran itu, kampus akan mengeluarkan sanksi tegas, baik sanksi administrasi, skors, maupun pemecatan atau drop out.

Mahasiswa UIN Alauddin menilai surat edaran itu bertentangan dengan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Karena itu, mahasiswa menggelar aksi di kampus II UIN Alauddin, Jalan Yasin Limpo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada 31 Juli 2024.

Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Muhammad Reski mengatakan ada tiga tuntutan aksi, selain mendesak pencabutan surat edaran tersebut. “Pertama, kekerasan seksual di kampus, persoalan uang kuliah tunggal, dan jam malam kampus,” kata Reski kepada Tempo pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Sejumlah pihak menyesali pengekangan berpendapat di lingkungan kampus. Mereka menilai kampus semestinya menjadi ruang akademik yang bebas dan dapat menampung semua pendapat, alih-alih mengebiri nalar-nalar kritis mahasiswa.

Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Herdiansyah Hamzah, mengatakan penerbitan surat edaran di UIN Alauddin merupakan bentuk represi terhadap kebebasan akademik. “Ini jelas tak sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak kebebasan berpendapat,” kata Herdiansyah saat dihubungi, Jumat, 9 Agustus 2024.

Menurut Herdiansyah, penerbitan surat edaran tersebut jelas mengebiri hak mahasiswa mengembangkan nalar kritis dan hak atas kebebasan berpendapat. Dia menilai kampus semestinya mengakomodasi nalar kritis mahasiswa untuk menciptakan iklim akademik yang demokratis.

Ketua Badan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Julius Ibrani mengatakan pengekangan yang terjadi di lingkungan kampus menjadi sinyal bahwa demokrasi di Indonesia makin buruk. Ia bahkan curiga pengekangan ini memang sengaja dilakukan untuk membendung perkembangan nalar-nalar kritis mahasiswa yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

“Seperti ada kooptasi dari pemerintah kepada kampus untuk mencegah lahirnya gerakan mahasiswa yang solid,” kata Julius.

Kooptasi yang dimaksudkan Julius adalah adanya potensi transaksional antara pimpinan kampus dan pemerintah. Hal ini dapat terjadi dalam momentum pemilihan rektor, saat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki porsi cukup besar untuk menentukan figur yang bakal diusulkan menjadi pemimpin perguruan tinggi. “Jadi bukan hal yang pelik jika pimpinan kampus cenderung membentengi kepentingan politik pemerintah,” tuturnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari di Gedung Tempo, Jakarta, 13 Februari 2024. Dok. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W

Hal senada diungkapkan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Ia meradang saat mengetahui bahwa kampusnya menghentikan paksa orasi yang disampaikan UKM PHP. Feri menyayangkan sikap kampus yang cenderung reaktif dalam merespons hak berekspresi dan berpendapat mahasiswa.

Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi Universitas Andalas itu melanjutkan, represi yang dilakukan Universitas Andalas dengan membungkam orasi mahasiswa harus dijadikan refleksi oleh kampus lain guna memupuk kekuatan demokrasi di institusi pendidikan. “Karena dampaknya akan menjadi masalah serius bagi nilai-nilai konstitusi kita,” kata Feri. “Selagi tidak merusak, mengganggu keamanan orang lain, itu sah-sah saja.”

Herdiansyah Hamzah mengatakan pengekangan yang terjadi di lingkungan kampus dilatari oleh sejumlah faktor. Relasi kekuasaan, kata dia, menjadi salah satu faktor yang mendorong pengekangan hak atas demokrasi dan kebebasan berpendapat di lingkungan kampus. Misalnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Perubahan aturan itu memberikan ruang politik transaksional dalam pemilihan rektor di kampus. Pasal 9 ayat 3 huruf a mengatur bahwa menteri memiliki 35 persen hak suara dari total pemilih yang hadir.

Herdiansyah mengatakan, dengan ketentuan tersebut, pemilihan rektor akan sangat ditentukan oleh selera subyektif kekuasaan. “Faktor inilah yang memberikan kekuasaan ruang untuk mengintervensi kampus, termasuk mencegah aksi protes mahasiswa,” katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Abdul Haris serta pelaksana harian Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, belum menjawab pertanyaan Tempo ihwal pengekangan hak kebebasan berpendapat di lingkungan kampus. Hingga semalam, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp hanya menunjukkan notifikasi terkirim.