Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis (MBG) resmi dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2024. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari hingga Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penerima manfaat tersebut terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Adapun jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi, Minggu, 5 Januari 2025, seperti dilansir dari Antara,
Sebelumnya, program MBG dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
Sebagai langkah awal, program ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujarnya.
Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.
Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025 ini menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
Hasan lebih lanjut mengungkapkan, informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur itu tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.
Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata dia.
Pilihan Editor: BGN Kurangi Biaya Manajemen Makan Bergizi Gratis Rp 1 Triliun
Foto 
