Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Deddy Yevri Sitorus, mengatakan partai berlogo banteng itu tidak akan terburu-buru dalam mengambil sikap soal usulan Presiden Prabowo agar kepala daerah dipilih lewat DPRD. Ia mengatakan kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama dalam politik yang diwujudkan dalam Pemilu langsung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Nanti kami periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak,” kata Deddy kepada wartawan, di gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deddy mengatakan PDIP akan mengambil sikap setelah kini usulan RUU Pilkada masuk Prolegnas 2025. Setelahnya, mereka akan melakukan pengkajian mendalam terhadap wacana itu. Akan tetapi, Deddy menyatakan, PDIP tetap ingin agar calon kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
“Kami tetap ingin Pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat one man one vote,” kata dia.
Soal mahalnya biaya Pilkada secara lansung, menurut Deddy, ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk menurunkan biaya kontestasi politik itu. Deddy mengatakan tingginya biaya itu disebabkan oleh partai politik yang menggelontorkan dana buncit untuk membangun basis dukungan.
“Kalau partai itu membumi–mengakar tidak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal,” tutur dia.
Soal mekanisme pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah, anggota Komisi II DPR itu mengatakan banyak kajian yang bisa digunakan untuk memutuskan mekanisme itu. Dia berujar, partainya juga sedang membahas pelaksanaan Pilkada secara asimetris dengan memetakan daerah-daerah yang dinilai siap melaksanakan Pemilu langsung.
"Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung ingin pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD lantaran menurutnya sistem pemilihan langsung menelan biaya mahal.
"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo mengatakan negara bisa menghemat triliunan rupiah jika pilkada dilakukan oleh DPRD. Anggaran tersebut, ucap Prabowo, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan. Ia pun mencontohkan dengan apa yang terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,” kata Prabowo.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
