Dua Bulan Mengungsi Akibat Konflik Bersenjata

Yohanis mengatakan pengungsi sudah berkali-kali mengadukan kondisi mereka kepada kepala kampung dan kepala distrik. Tapi laporan mereka tak direspons. “Pemerintah mengurus di awal saja. Itu pun hanya kepada warga yang mengungsi ke Kabupaten Sorong dan Kota Sorong,” ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Beka Ulang Hapsara, berdialog dengan pengungsi setelah penyerangan pos-pos TNI Angkatan Darat di Maybrat, Papua Barat. ANTARA/ HO-Komnas HAM Republik Indonesia

Warga Maybrat memilih mengungsi setelah terjadi konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB pada 2 September 2021. Awalnya kelompok kriminal bersenjata ini menyerang pos Komando Rayon Militer (Koramil) Kisor. Penyerangan ini mengakibatkan empat anggota TNI meninggal, sedangkan dua tentara lainnya terluka.

TNI dan Polri membalas serangan ini dengan menyisir sejumlah wilayah di Maybrat, keesokan harinya. Aparat gabungan ini lantas mengamankan dua warga setempat. Lalu TNI-Polri menetapkan 17 orang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Pegiat HAM di Papua memperoleh informasi bahwa kedua warga Maybrat yang ditangkap itu sempat mengalami penyiksaan. Aparat gabungan juga diduga melakukan kekerasan kepada warga selama penyisiran untuk mencari anggota TPNPB.

Dalam catatan Yohanis Mambrasar, konflik militer di Maybrat ini telah mengakibatkan delapan warga sipil meninggal dan delapan orang dipenjara. Satu orang lainnya bernama Manfred Tamunete masih dinyatakan hilang hingga saat ini.

Yohanis bersama koalisi masyarakat sipil di Papua sudah melaporkan dugaan kekerasan terhadap warga ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tapi mereka belum mendapat perkembangan laporan itu dari Komnas HAM. “Ya, belum ada perubahan,” kata Yohanis.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jendral Dedi Prasetyo, yang dimintai konfirmasi, mengatakan pihak kepolisian akan menindak tegas anggotanya jika menyalahi prosedur di lapangan. “Prinsipnya, setiap anggota yang terbukti bersalah akan kami tindak,” kata Dedi.

Dedi juga mengarahkan Tempo agar meminta konfirmasi kepada Kepolisian Daerah Papua. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, yang dihubungi, belum menjawab upaya konfirmasi Tempo soal ini.

Berbeda dengan temuan koalisi masyarakat sipil di Papua, Komnas HAM mendapati keadaan sebagian besar pengungsi cukup layak. Koordinator Sub-Komisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan lembaganya menemukan sebagian besar pengungsi hidup dalam kondisi layak. Temuan itu diperoleh saat lembaganya memantau lokasi pengungsian.

“Sebagian besar dari mereka tinggal di rumah kerabatnya. Mereka juga hanya meminta bisa pulang ke rumahnya untuk merayakan Natal,” kata Beka. Meski begitu, dia tak menampik bahwa ada sebagian kecil pengungsi yang hidup dalam kondisi tak layak.

Beka mengatakan pemerintah setempat sesungguhnya sudah membagikan bantuan logistik kepada pengungsi. Beka sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Daerah Maybrat.

Di samping urusan pengungsi, Beka mengaku lembaganya mendapat informasi adanya tindak kekerasan terhadap warga Maybrat saat kegiatan operasi militer di sana. Bahkan ia sudah menemui ayah Manfred Tamunete. Manfred dinyatakan hilang saat konflik di Papua ini meletus. Beka pun telah meminta konfirmasi soal keberadaan Manfred kepada Komandan Distrik Militer Maybrat, tapi hasilnya nihil. “Komnas HAM juga mendapati adanya kerusakan rumah dan properti lainnya di sana,” kata dia.

MIRZA BAGASKARA (MAGANG) | RUSMAN PARAQBUEQ