Pemerintah Larang Mudik Lebaran

MESKI melarang pergerakan manusia ke daerah lain, pemerintah akan melonggarkan kebijakan pembelajaran secara daring. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan ada 14 provinsi yang siap menjalankan pembelajaran tatap muka. “Awal Januari lalu, Kementerian Pendidikan menyatakan 14 provinsi siap melaksanakan kegiatan tatap muka,” ujar Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis, 25 Maret lalu.

Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dimulai pada Juli 2021, setelah 5 juta pendidik selesai menjalani vaksinasi. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan lembaganya sedang memverifikasi sekolah yang siap menggelar pembelajaran di kelas. Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan uji coba pembelajaran tatap muka akan dimulai dari tingkat perguruan tinggi karena warga kampus dianggap lebih memahami protokol kesehatan Covid-19.

KPK Tahan R.J. Lino

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, resmi memakai rompi tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 26 Maret 2021. TEMPO/Imam Sukamto

KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan bekas Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino, pada Jumat, 26 Maret lalu. Lino ditahan setelah lima tahun proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC). “Yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk 20 hari ke depan,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri.

Lino menyandang status tersangka sejak Desember 2015. Dia tersandung kasus korupsi pengadaan QCC di Pelindo II karena menetapkan PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co Ltd dari Cina sebagai penggarap proyek. Penunjukan itu diduga dilakukan tanpa proses lelang.

KPK menilai pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai. Diperkirakan terjadi inefisiensi dengan potensi kerugian negara Rp 50,03 miliar.

Rangkap Jabatan Pejabat BUMN

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendalami temuan soal rangkap jabatan direksi dan komisaris badan usaha milik negara. KPPU mencatat ada 62 direktur dan komisaris BUMN yang juga bekerja di perusahaan swasta. “Kami akan memilah mana yang terindikasi melanggar hukum,” tutur juru bicara KPPU, Deswin Nur, Rabu, 24 Maret lalu.

Para pejabat BUMN itu berasal dari tiga sektor, yaitu keuangan, konstruksi, dan pertambangan. Menurut Deswin, rangkap jabatan pegawai BUMN melanggar hukum jika terjadi di perusahaan yang bergerak di sektor yang sama. Komisioner KPPU Ukay Karyadi mengatakan ada seorang pejabat BUMN yang tercatat bekerja di 22 perusahaan.

Anggota staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga, mengatakan lembaganya belum menerima pemberitahuan dari KPPU. “Kami harap KPPU bisa memberikan informasi langsung sehingga bisa kami klarifikasi,” ucap Arya.

Cap Teroris untuk Milisi Papua

Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) Devisi II Makodam Pemka IV Paniai, Papua Barat, Agustus 2012. Dok TEMPO/Jerry Omona

BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana menetapkan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai organisasi teroris. Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, ketika kelompok itu dinyatakan sebagai organisasi teroris, anggotanya tak dapat berlindung di luar negeri dan bisa diekstradisi ke Indonesia. “Ini masih wacana untuk didiskusikan, belum ada ketetapan,” ujar Boy Rafli kepada Tempo, Selasa, 23 Maret lalu.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Papua ini mengklaim tindakan milisi di wilayah itu telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Misalnya menggunakan kekerasan, menciptakan ketakutan, serta menimbulkan korban sipil dan petugas keamanan. Pemerintah pun bisa menelusuri pendanaan kelompok itu.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Beka Ulung Hapsara, menilai pemerintah tak perlu menempuh langkah tersebut. “Konflik di Papua seharusnya diselesaikan dengan cara damai.”

Staf LBH Jakarta Diperiksa Paksa

Plang bertuliskan tanah milik PT Pertamina terpajang di kawasan pemukiman warga jalan Pancoran Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan. Bentrokan yang terjadi antara Warga dengan organisasi masyarakat (ormas) pada Rabu, 17 Maret 2021 malam tersebut merupakan buntut dari sengketa tanah antara warga jalan Pancoran Buntu II dengan PT Pertamina. TEMPO/M Taufan Rengganis

DUA anggota staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Safaraldy Widodo dan Dzuhrian Ananda Putra, dipaksa menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Maret lalu. “Mereka diperiksa tanpa ada surat pemanggilan,” tutur pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili.

Safaraldy dan Dzuhrian diperiksa saat mengantarkan surat penolakan warga Pancoran Buntu, Jakarta Selatan, yang menolak diperiksa polisi. Pemeriksaan itu terkait dengan laporan PT Pertamina Training and Consultant yang menyebut mereka menduduki lahan 2,8 hektare.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, mempertanyakan sikap polisi yang memeriksa tanpa surat pemanggilan. Adapun Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Jimmy Christian menyatakan anak buahnya memeriksa dua awak LBH itu karena mereka tak bisa menunjukkan surat kuasa dari warga Pancoran Buntu.