Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DUA pelajar di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua, ditembak saat hendak merayakan Natal Gerbang di kampung halaman. Mereka adalah Atanius Wuka dan Manus Murib, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ilaga, Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam video berdurasi empat menit, Manus mengaku penembak adalah tim beranggotakan banyak orang serta mengenakan pakaian, rompi, dan helm serba hitam. Pelaku menembak Atanius hingga tewas. Sedangkan Manus terkena peluru di dekat daun telinga dan tubuhnya. Manus berpura-pura mati, tapi langsung berlari ke kampung terdekat begitu rombongan itu pergi. Menurut Manus, penembak menggunakan pistol.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Kolonel I G.N. Suriastawa membantah jika pasukannya disebut menembak dua pelajar di Distrik Agandugume. Dia menyatakan personel Tentara Nasional Indonesia tak dibekali pistol, melainkan senapan. “Ini mendekati 1 Desember, peringatan pengibaran bendera Papua Barat. Kami tak mungkin menembak sebodoh itu,” kata Suriastawa pada Rabu, 25 November lalu.
Selain terjadi di Kabupaten Puncak, kontak senjata terjadi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, pada Kamis, 26 November lalu. Tim TNI yang sedang berpatroli mendapat serangan dari kelompok bersenjata. Menurut Suriastawa, tembak-menembak terjadi selama 30 menit dan menyebabkan tiga tentara terluka.
Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rivanlee Anandar, menilai penembakan yang terjadi di Papua sebagai rangkaian peristiwa yang tak terpisahkan. Kelompok bersenjata dan TNI pun saling tuding soal pelaku penembakan. “Pemerintah harus mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua,” ujarnya.
Serangan Menjelang 1 Desember
TANGGAL 1 Desember diperingati sebagai Natal Gerbang—hari perayaan pra-Natal—sekaligus hari kemerdekaan Papua yang ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora. Aparat Indonesia menyebut penembakan menjelang 1 Desember sebagai upaya kelompok bersenjata menunjukkan eksistensinya.
• 26 November 2020
Kontak senjata terjadi antara TNI dan kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, tiga prajurit TNI terluka.
• 20 November 2020
Dua pelajar ditembak saat hendak pulang kampung di Kabupaten Puncak. TNI dan Organisasi Papua Merdeka saling tuding soal pelakunya.
• 6 November 2020
Tembak-menembak terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Satu tentara terluka, satu lagi gugur.
• 27 Oktober 2020
Tim gabungan TNI-Polri terlibat tembak-menembak dengan kelompok bersenjata pimpinan Sabinus Waker di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota kelompok itu tewas.
• 12 Oktober 2020
Baku tembak terjadi di Bandar Udara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya. Tak ada korban dalam peristiwa itu, tapi TNI mengklaim merampas sepucuk senapan laras panjang yang dilengkapi teleskop.
KPK Tangkap Wali Kota Cimahi
KOMISI Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. “Diduga melakukan korupsi proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di Cimahi,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat, 27 November lalu.
Dalam penangkapan Ajay, penyidik KPK menyita duit Rp 425 juta. Uang tersebut diduga bagian dari commitment fee pengurusan izin pembangunan Rumah Sakit Bunda Cimahi, Jawa Barat, sebesar Rp 3,2 miliar. KPK juga menyita dokumen keuangan dari rumah sakit dan menangkap sembilan orang lain yang berasal dari Pemerintah Kota Cimahi dan swasta.
Ajay adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cimahi. Sekretaris Daerah Cimahi Dikdik S. Nugrahawan mengatakan Ajay ditangkap sebelum menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cimahi.
Kerumunan Rizieq Syihab Disidik
Kerumunan massa saat menunggu kedatangan Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta, 10 November 2020 . TEMPO/Hilman Fathurrahmam W
KEPOLISIAN Daerah Metropolitan Jakarta Raya menaikkan kasus kerumunan acara pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Syihab, di Petamburan, Jakarta Barat, ke tingkat penyidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat menyatakan polisi sedang mencari tersangka. “Masih mencari alat bukti dan akan ada tersangkanya,” katanya, Jumat, 27 November lalu.
Polisi telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah diperiksa.
Bukan hanya kasus di Petamburan, kasus kerumunan acara Rizieq di Bogor, Jawa Barat, juga naik ke tahap penyidikan. Juru bicara Polda Jawa Barat, Komisaris Besar C.H. Patoppoi, mengatakan pihak penyelenggara acara dan pemilik pondok pesantren berpotensi menjadi tersangka.
Pengurus Baru MUI
MIFTACHUL Akhyar terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025. Ia menggantikan Ma'ruf Amin, wakil presiden, yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan. Penetapan Miftachul dihasilkan secara mufakat oleh tim formatur Musyawarah Nasional MUI secara tertutup.
Dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional MUI, Jumat, 27 November lalu, Miftachul berpesan agar ulama berdakwah tanpa mengejek. “Merangkul, bukan memukul; menyayangi, bukan menyaingi; mendidik, bukan membidik; membina, bukan menghina; mencari solusi, bukan mencari simpati; membela, bukan mencela,” katanya.
Sejumlah pengurus lama yang dianggap kritis terhadap pemerintah terpental dari kepengurusan. Mereka antara lain Din Syamsuddin, yang aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, serta Bachtiar Nasir dan Yusuf Martak, pentolan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Din Syamsuddin meminta MUI bisa menjadi mitra kritis pemerintah.
Sejuta Guru Honorer Jadi ASN
Guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa PAUD Pelangi di Kampung Kanaga, Lebak, Banten, 25 November 2020. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
PEMERINTAH akan merekrut guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) pada 2021. “Semua guru honorer bisa mendaftar hingga batas satu juta guru,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Senin, 23 November lalu. Saat ini ada sekitar 1,6 juta guru honorer.
Menurut Nadiem, guru honorer bisa tiga kali mengikuti ujian seleksi. Ia mengklaim program ini bertujuan meningkatkan kualitas belajar di sekolah. Apalagi jumlah guru yang menjadi aparatur sipil hanya 60 persen dari kebutuhan. Guru honorer yang lolos seleksi akan mendapatkan gaji ASN dan menerima tunjangan kinerja guru.
Ketua tim penanganan kasus guru honorer Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Munafrizal Manan, mengatakan masih banyak masalah dalam perekrutan guru honorer menjadi PPPK. Di antaranya, soal usia, kompetensi, dan kualifikasi pendidikan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
