Saling Sabot ke Balai Kota

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DITINGGALKAN Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak menunjukkan tanda-tanda kehilangan. Ia pun terlihat tenang-tenang saja meski pengganti Sandiaga belum ada.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepada wartawan yang menantinya di venue lapangan bisbol Asian Games 2018 di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu, Anies mengatakan pergantian wakil gubernur masih menunggu surat keputusan dari Presiden Joko Widodo. "Kalau sudah ada ketetapan, barulah proses dari partai politik dimulai," katanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu yakin bahwa Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, dua partai yang mengusung Anies-Sandiaga dalam pemilihan gubernur tahun lalu, akan memilih calon terbaik. Anies mengaku tak menetapkan kriteria pengganti Sandiaga, yang mundur karena menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Saya siap bekerja sama dengan siapa pun."

Meski demikian, Anies beberapa kali membicarakan pengganti Sandiaga dengan sejumlah orang dekatnya. Selasa tiga pekan lalu, atau empat hari setelah Sandiaga mundur, Anies mengumpulkan sejumlah orang kepercayaannya yang tergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Di ruangan Tim Pembebasan Urusan Tanah di Balai Kota yang terletak di samping ruang kerja gubernur, mereka membahas sejumlah nama calon wakil gubernur yang ramai diperbincangkan.

Nama yang dibahas antara lain bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said; mantan Gubernur Jawa Barat dua periode, Ahmad Heryawan; dan eks ketua tim sukses Anies-Sandiaga, Mardani Ali Sera. Dua orang yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita bahwa Anies mengaku sebenarnya lebih sreg dengan Sudirman. Tapi Sudirman sudah terdaftar sebagai calon legislator Gerindra. Sedangkan Heryawan terganjal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang melarang posisi kepala daerah ditempati mereka yang telah dua periode menjabat. Adapun Mardani bakal masuk tim kampanye Prabowo-Sandiaga.

Menurut sumber yang sama, Anies mengaku sudah berjumpa dengan petinggi PKS. Dalam pertemuan itu, petinggi partai tersebut mengatakan calon pendamping Anies sebaiknya bisa membantu menjalankan tugas di DKI dan memiliki pengalaman sebagai administrator. Anies pun mengungkapkan bahwa petinggi PKS menyodorkan mantan calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu.

Anies, kata dua sumber tersebut, tak berkeberatan jika Syaikhu menjadi pendampingnya. Syaikhu lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan dinilai bisa memperbaiki persoalan administrasi di DKI. Selain itu, Syaikhu dianggap tak akan menjadi matahari atau pesaing Anies dalam mengelola Ibu Kota. Dimintai tanggapan soal ini, juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan partainya tidak menyodorkan siapa pun. "Saya tidak tahu," ujarnya. Sedangkan Syaikhu tak menjawab panggilan telepon dan pesan Tempo.

Anies juga belum merespons pertanyaan yang diajukan Tempo. Kepada wartawan di Rawamangun, Anies menyatakan sudah berkomunikasi dengan petinggi partai pendukungnya. Tapi dia belum menerima usul nama.

Ketua Komite Pencegahan Korupsi TGUPP Bambang Widjojanto, yang dikenal dekat dengan Anies, enggan berkomentar. "Itu bukan wilayah kompetensi saya," ucapnya. Adapun anggota Komite Pencegahan Korupsi TGUPP, Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan pertemuan itu tak membahas persoalan serius. "Hanya ngobrol-ngobrol," katanya.

Menurut sumber yang sama, pertemuan itu juga membahas kemungkinan munculnya calon bermasalah. Anies, kata mereka, tak menyebut nama. Tapi semua yang hadir mafhum bahwa yang dimaksudkan adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muhammad Taufik. Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerindra DKI Jakarta ini pernah tersangkut kasus korupsi kala menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI. Pada 2006, Taufik divonis 18 bulan penjara karena dianggap merugikan negara Rp 488 juta dalam pengadaan tiang dan bendera serta papan pengumuman untuk Pemilihan Umum 2004.

Tak mau calon yang dianggap bermasalah melaju, pertemuan itu kemudian menyepakati dua calon yang diajukan partai-sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah-akan disaring lebih dulu melalui proses penilaian kelayakan dan kepatutan sebelum diajukan ke DPRD Jakarta. Nantinya, kata dua sumber yang sama, nama yang masuk akan dibahas Komite Pencegahan Korupsi yang berada di bawah TGUPP.

KPK Ibu Kota itu akan meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan catatan. Barulah kemudian KPK Ibu Kota memberikan rekomendasi mengenai calon tersebut. Cara ini meniru langkah yang dijalankan Presiden Joko Widodo untuk menghindari calon dengan rekam jejak bermasalah saat memilih calon menteri pada awal masa jabatannya.

Selain itu, tim KPK Ibu Kota akan menggalang dukungan dari lembaga pegiat antikorupsi. Sebagai ujung tombak skenario ini, ditunjuk Nursyahbani Katjasungkana. Nursyahbani tak membantah ketika dimintai tanggapan. "Kami ingin calon wakil gubernur bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih di DKI. Itu hanya terjadi kalau pengganti Sandiaga itu bebas dari kasus korupsi," tuturnya.

Skenario ini sepertinya tak mudah terlaksana. Diam-diam, Muhammad Taufik menyiapkan strategi agar bisa menduduki kursi wakil gubernur. Sejumlah pemimpin fraksi DPRD yang ditemui Tempo mengatakan Taufik melobi mereka sejak Sandiaga mundur. Bahkan, menurut mereka, Taufik sudah mengamankan sebagian besar dari 106 anggota DPRD.

Dukungan kepada Taufik pun mengalir. Ketua Fraksi Demokrat-Partai Amanat Nasional, Taufiqurrahman, mengatakan partainya, Demokrat, akan memilih Taufik. "Kalau yang dimunculkan nama Bang Taufik, kenapa enggak?" Begitu pula anggota Fraksi Golkar, Ramly Muhammad. "Ngapain cari orang lain? Cari yang sudah tahu urat nadi Jakarta," ujarnya.

Taufik mengaku melobi koleganya di DPRD. "Mereka semua teman saya," katanya. Memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Gerindra DKI, Taufik, yang mengklaim telah mengantongi restu dari Prabowo Subianto, juga menyatakan tak akan menandatangani daftar calon yang diajukan kepada Gubernur Anies jika namanya tak ada di dalamnya. Kalaupun Prabowo selaku pemimpin partainya menginstruksikan pembubuhan tanda tangan, Taufik pun tak gentar. "Kita lihat nanti waktu voting, DPRD akan mendukung atau menolak jika tak ada nama saya."

Sebaliknya, PKS tetap menuntut kursi wakil gubernur di Balai Kota menjadi milik mereka. Presiden PKS Sohibul Iman beralasan partainya sudah merelakan kursi calon wakil presiden untuk Sandiaga Uno yang berasal dari Gerindra. "Pak Prabowo sudah berkomitmen seperti itu," ujar Sohibul. Sejumlah petinggi Gerindra juga mengatakan kursi wakil gubernur menjadi salah satu kesepakatan tidak tertulis dengan PKS. Tapi mereka juga menyebutkan Prabowo tetap menginginkan Taufik mendampingi Anies.

Anggota Badan Komunikasi Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan sebenarnya posisi wakil gubernur yang ditinggalkan Sandiaga tetap menjadi hak partainya. Tapi, sampai saat ini, Gerindra belum mengambil keputusan. "Semua tergantung Pak Prabowo," ucapnya.

Pramono, Devy Ernis, Zara Amelia