Satu Dewan Dua Palu

NEGOSIASI kursi oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak kunjung selesai. Koalisi Merah Putih, gabungan fraksi pendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden lalu, berkukuh menguasai kepemimpinan di semua perangkat Dewan. Kubu lain, yakni Koalisi Indonesia Hebat, gabungan fraksi penyokong Joko Widodo, menginginkan sebagian kursi itu.

Ada 63 posisi ketua dan wakil ketua komisi serta perangkat lain di Dewan yang diperebutkan. Setelah koalisi pro-Prabowo menguasai kepemimpinan Dewan, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, kubunya menyodorkan dua proposal: pembagian kursi berbasis fraksi atau berdasarkan koalisi.

Proposal pertama menghapuskan perkubuan koalisi. Dalam hal ini, PDI Perjuangan, yang memenangi pemilu, mendapat tiga ketua dan sembilan wakil ketua. Mereka juga meminta diberi kesempatan pertama memilih komisi yang diinginkan. "Selanjutnya Golkar sebagai pemenang nomor dua," kata Arif, Kamis pekan lalu.

Skenario kedua adalah pembagian secara proporsional berbasis koalisi. Koalisi pendukung Jokowi meminta 28 posisi, sementara 35 posisi sisanya untuk koalisi pro-Prabowo. Koalisi Merah Putih diberi kesempatan memilih komisi dan badan yang diinginkan. Dua proposal itu, menurut Arif, ditolak mentah-mentah oleh koalisi pro-Prabowo.

Tawar-menawar jumlah kursi dilakukan setelah koalisi pro-Prabowo menguasai Ketua Dewan—diduduki Setya Novanto dari Partai Golkar—dan wakilnya, yaitu Fadli Zon (Partai Gerindra), Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), Agus Hermanto (Partai Demokrat), dan Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional). Koalisi ini kemudian berencana menduduki semua kursi ketua serta wakil ketua di komisi dan badan lain.

Rencana ini terhadang oleh boikot koalisi pro-Jokowi—terdiri atas PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hanura, plus Partai Persatuan Pembangunan, yang tidak menyetorkan anggota ke setiap komisi. Sesuai dengan tata tertib, semua keputusan sah bila rapat dihadiri lima atau lebih perwakilan fraksi. Pintu bagi koalisi pro-Prabowo terbuka setelah satu dari dua faksi yang berseteru di Partai Persatuan Pembangunan—kubu Suryadharma Ali—mengirimkan anggotanya ke komisi.

Koalisi pro-Prabowo segera menyapu bersih semua kursi kepemimpinan dalam pemilihan dengan sistem paket tertutup yang tak dihadiri koalisi pro-Jokowi pada Rabu pekan lalu. Mereka mengabaikan lobi-lobi yang dilakukan antara lain oleh politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung. "Saya sudah ketemu Pak Novanto dan seluruh pimpinan DPR," ujar Pramono.

Setelah kedua proposal ditolak, Koalisi Indonesia Hebat melakukan rapat di ruang fraksi PDI Perjuangan. Mereka sepakat menurunkan tawaran menjadi 16 kursi, sesuai dengan jumlah komisi, badan, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. Koalisi ini hanya ingin menempatkan satu orang di setiap kelengkapan itu. "Tawaran ini juga mereka tolak," kata Arif.

Tawaran diturunkan lagi. Koalisi pro-Jokowi mengajukan sepuluh posisi. Koalisi pro-Prabowo hampir setuju. Tapi kesepakatan mentah setelah kubu pro-Prabowo berkonsultasi dengan presidium koalisi, yang terdiri atas ketua umum partai: Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Anis Matta, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi pro-Prabowo hanya bersedia memberikan lima posisi. Koalisi pro-pemerintah menjawabnya dengan mengajukan mosi tidak percaya kepada pemimpin DPR alias menolak kepemimpinan Setya Novanto dan wakil-wakilnya. Mereka membentuk kepemimpinan baru, juga menggelar sidang-sidang tandingan.

Arif Wibowo menyatakan keputusan itu diketahui semua ketua umum partai anggota koalisi. Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa menyebutkan, selain di fraksi, sikap mereka ini dibicarakan di partai. "Kami sudah membicarakannya dengan pemimpin partai," ujar Karding.

Setya Novanto menyatakan pemilihan pemimpin komisi dan kelengkapan lain di Dewan sesuai dengan tata tertib. Dia menyatakan kubunya telah memberi kesempatan untuk musyawarah mufakat. Tapi dia tak bisa memenuhi kemauan partai pendukung Jokowi. "Sebab, ini menyangkut partai di koalisi kami," kata Bendahara Umum Partai Golkar ini.

Sunudyantoro, Ridho Jun Prasetyo, Riky Ferdianto, John Seo (Kupang)