Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

SBY Ungkap Praktik Ketidaknetralan TNI, BIN, dan Polri di Pilkada

SBY mengungkap soal adanya praktik kotor dalam pemilihan umum. Ia bahkan mengungkap ada oknum BIN, TNI, dan Polri yang mendukung salah satu calon.

23 Juni 2018 | 22.22 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam acara Pasar Murah, yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Warga bisa membeli paket sembako, yang seharusnya seharga 75 ribu menjadi 25 ribu, dengan menukarkan kupon yang sudah dibagikan panitia. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkapkan, hingga saat ini, praktik pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya bersih. Masih banyak oknum dari sebuah lembaga negara, yang seharusnya netral, pada praktiknya mendukung salah satu calon.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN (Badan Intelijen Negara), Polri (Kepolisian RI), TNI (Tentara Nasional Indonesia), itu nyata adanya. Ada kejadiannya. Bukan hoax,” kata SBY di Bogor, Sabtu, 23 Juni 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SBY menyebut, selama memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia 10 tahun, ia mengenal BIN, Polri, dan TNI serta para oknum, yang notabene petinggi lembaga tersebut, saat pesta demokrasi berlangsung.

“Baru-baru ini Jakarta melakukan pilkada, banyak sekali keganjilannya. Selama masa kampanye, calon wagub (wakil gubernur) Ibu Sylviana rutin, bahkan berkali-kali dipanggil kepolisian,” ucap Presiden RI ke-6 tersebut.

Tidak hanya itu, saat hendak dilakukan penghitungan suara pilkada DKI pun, SBY melanjutkan, namanya sempat disebut Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat Antasari mendekam di bui.

“Kredibilitas saya dirusak. Susah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” ujarnya.

Meski begitu, SBY menuturkan bukan lembaga BIN, Polri, dan TNI yang tidak baik, tapi oknum di dalam lembaga tersebut yang turut mencederai demokrasi di Indonesia.

“Saya pernah hampir 30 tahun di wilayah itu. Dan kalau ada kesalahan, tidak ada prajurit yang salah, tidak ada anggota yang salah. Yang salah adalah petinggi-petingginya yang keblinger. Ingat itu,” tuturnya.

Karena itu, SBY berharap lembaga TNI, Polri dan BIN tidak keliru dalam bersikap saat pilkada serentak 2018.

“Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan. Biarlah saya, SBY, warga negara biasa yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” katanya.

Ade Ridwan Yandwiputra

Ade Ridwan Yandwiputra

Memulai karir jurnalistik di Tempo sejak 2018 sebagai kontributor. Kini menjadi reporter yang menulis isu hukum dan kriminal sejak Januari 2024. Lulusan sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus