Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim menyerahkan nasib para menterinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusul berhembusnya isu reshuffle kabinet. Hermawi menyebut kocok ulang kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan harus dihormati.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 45, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," kata Hermawi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Soal pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem di kabinet, Hermawi tak mau ambil pusing karena yakin Jokowi tak bisa diintervensi. Djarot menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi agar kabinet saat ini dapat mendukung penuh kebijakan Jokowi.
"Kami yakin Presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, ndak ngurusin menteri dari partai lain," kata Hermawi.
Jokowi sebut kemungkinan reshuffle kabinet
Presiden Jokowi kemarin membenarkan soal adanya kemungkinan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Isu kocok ulang kursi menteri ini mencuat setelah lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Jokowi merombak kabinetnya.
"Mungkin (ada reshuffle)," ujar Jokowi singkat saat ditemui di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022.
Jokowi tak merinci alasannya melakukan reshuffle. Dia juga tak menyebut waktu pasti reshuffle akan dilakukan.
"Ya, nanti," kata Jokowi saat dicecar soal kepastian waktu reshuffle tersebut.
Isu reshuffle ini mencuat setelah survei yang dilakukan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022. Hasil survei itu menunjukkan mayoritas publik setuju apabila Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut angka masyarakat yang meminta reshuffle itu mencapai 61,8 persen.
"Saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy (warisan)," kata Yunarto.
Lebih lanjut, Yunarto menyebut kinerja para menteri menjadi salah satu penyebab Jokowi dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Yunarto menyampaikan reshuffle perlu dipertimbangkan mengingat ada menteri Jokowi yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.
"Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," kata Yunarto.
Selanjutnya: prediksi pemicu berhembusnya isu reshuffle..
Pengamat duga pemicunya deklarasi Anies capres
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengungkap peluang Partai NasDem terdepak dari Kabinet Indonesia Maju setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sinyal reshuffle para menterinya. Ia menyebut deklarasi Anies Baswedan sebagai capres jadi salah satu alasan.
"Di mana setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden diduga menyebabkan hubungan NasDem dengan Jokowi mulai dingin sehingga ada yang memanfaatkan peluang ini," ujar Arifki dalam keterangannya, Sabtu, 24 Desember 2022.
Arifki menyebut partai besutan Surya Paloh itu memang diuntungkan dengan mendukung figur populer di tahun 2024, apa lagi NasDem tidak memiliki kandidat capres dari internal partai. Namun sikap ini membuat NasDem dinilai sebagai partai koalisi lain atau partai pemerintah rasa oposisi. Hal tersebut mendorong anggota koalisi lainnya meminta kader Partai NasDem keluar dari kabinet.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Hasto PDIP Tegaskan Tak Pernah Provokasi Jokowi untuk Reshuffle Menteri NasDem
Foto 
