Setelah Dili, Pepera

PROKLAMASI kemerdekaan Timor Timur oleh Fretilin ternyata hanya 10 hari umurnya. Hari Minggu 7 Desember, matahari tegak terpancang di atas alun-alun kota Dili ketika pasukan rakyat Timor yang anti-Fretilin menyerbu masuk ke bekas ibukota koloni Portugis. Mereka dibantu oleh sukarelawan-sukarelawan Indonesia, yang menurut keterangan pemerintah Indonesia sudah "sulit ditahan untuk melindungi para penungsi kembali ke kampung halamannya, serta membantu saudara-saudaranya membebaskan diri dari penindasan dan teror Fretilin". Sedang menurut Menlu Adam Malik, kehadiran pasukan Indonesia di sana adalah atas permintaan UDT/Apodeti "untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut". Jatuhnya Dili agaknya bukan surprise lagi. Makanya sebelum hari Minggu 7 Desember itu, 3 pemimpin Fretilin sudah lari ke Lisabon via Sydney, untuk selanjutnya mengadukan perkara mereka ke PBB. Ketiganya itu adalah komandan militer Fretilin Rogerio Lobato, kepala biro luar-negeri Ramos Horta dan kepala biro politik Mar'i Alkatiri. Belum diketahui bagaimana nasib "Presiden" Republik Demokrasi Rakyat Timor Xavier do Amaral serta PM-nya, Nicolao dos Reos Lobato, saudara kandung Rogerio. Juga nasib sandera-sandera Fretilin seperti Sekjen Apodeti Osorio Soares dan wakil ketua UDT Monsinho, yang pernah diancam mau dibunuh oleh Fretilin kalau Indonesia menyerbu Dili. Suara Kissinger Berita pembebasan ibukota Timor Timur dari tangan Fretilin itu, memang sudah dinanti-nanti di Jakarta. Hari Jumat sebelumnya, Menlu Adam Malik masih mengundang 8 Dubes negara sahabat untuk menjelaskan "gawatnya" situasi di Timor itu bagi Indonesia. Jadi diharapkan supaya mereka "tidak kaget" apabila Indonesia melangkah setapak lebih maju dalam krisis itu. Dubes-Dubes yang diundang antara lain dari AS, Soviet, Australia dan Selandia Baru di samping negara-negara ASEAN. Pada saat yang sama, Menlu AS Henry Kissinger di Istana Negara menjelang pergi, menyatakan belum pernah menerima kawat Fretilin yang meminta jasa-jasa baik AS agar Indonesia tidak campur tangan di Timor Timur. Kawat serupa telah dilayangkan pula ke Peking. Tapi sebaliknya dari pada memenuhi - permintaan Fretilin, "AS tidak mengakui pernyataan kemerdekaan secara sefihak oleh Fretilin", ujar Kissinger pada para wartawan yang mengerumuninya. Soal Timor, adalah soal domestik Indonesia, begitu si juru pendamai memberikan penegasan politik negaranya. Sedang pernyataan politik terakhir dari fihak Indonesia menjelang pendudukan Dili, datang dari Senayan. Menguatkan pernyataan pendapat Oka Mahendra SH dan 103 kawan-kawannya, sidang pleno DPR-RI hari Sabtu 6 Desember kemarin mendesak pemerintah RI agar segera mengambil langkah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Timor Timur. Itu merupakan "syarat mutlak" bagi penyelengaraan langkah-langkah positif, untuk mengetahui kehendak rakyat Timor Timur dalam penentuan nasibnya sen diri secara bebas, tertib, aman dan damai. Seperti dalam kejadian"proklamasi" Fretilin (TEMPO, 6 Desember), maka negara pertama yang menangapi perkembangan baru di Dili itu adalah Portugal. Kali ini dengan mengunci pintu Kedubes Portugal di lantai 23 Wisma Nusantara. Portugal yang baru saja mempererat tali diplomatiknya dengan mengangkat status kantor konsulatnya menjadi Kedutaan, hari Senin yang lalu memutuskan sama sekali hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Itu berarti Dubes Indonesia di Lisabon, Ben Mang Reng Say juga segera harus angkat kaki dari ibukota Portugal yang belakangan ini selalu panas. Menyusul pula kecaman Radio Peking - corong resmi pemerintah RRT -- ke alamat pemerintah RI, sebagaimana dikemukakan siaran radio VOA Senin lalu. Mau Gerilya "Kita sangat menyayangkan tindakan Portugal itu", kata Menlu Adam Malik di Pejambon. "Mungkin mereka mendapatkan informasi, dan menyangka kita yang masuk". Lantas soal bantuan sukarelawan Indonesia itu? "Di sana kan juga ada bantuan", katanya menuding ke alamat Fretilin dan pendukung-pendukungnya dari Australia. Tambahnya pula: "kita sudah menyampaikan pada PBB, bahwa Indonesia tidak akan melakukan invasi. Kita tidak ingin mencampuri urusan sana, tapi rakyat di sana itu yang mau integrasi dan minta bantuan kita". Alasan peniriman bantuan: dengan adanya dua proklamasi (Fretilin dan yang anti-Fretilin) sudah tidak ada lagi itu program dekolonisasi dan Memorandum Roma. Menteri Malik juga tidak dapat menerima pernyataan sikap RRT. Katanya: "sebagaimana kita dulu tidak mengutuk RRT waktu mereka mengambil pulau Paracel, kita minta pengertian bahwa di Timor itu ada rakyatnya yang ingin bergabung dengan Indonesia. Dunia boleh protes, tapi kalau rakyat sana mau menerima, tidak ada hak dunia untuk memprotes". Dan untuk memperoleh legalisasi dari keinginan rakyat di sana, Indonesia segera akan mengadakan penentuan pendapat rakyat di sana. Lantas baaimana dengan Fretilin dan pendukung-pendukungnya yang katanya mau gerilya? Seperti yang dikabarkan oleh Radio Australia, Senin lalu ketiga pemimpin Fretilin yang sudah berangkat ke Lisabon membatalkan rencananya untuk terus ke markas PBB di Lake Success, New York. Kata Ramos Horta pada wartawan di Lisabon: "kami akan langsung puang ke Timor memimpin perang gerilya". Namun Menlu Adam Malik cukup optimis bahwa pasukan anti-Fretilin mampu mengatasi babakan baru dalam perang merebut Timor Timur itu. Katanya: "kita ini lahir dari perang gerilya. Perang gerilya itu, seperti ikan dan air. Gerilyawan itu ikannya, rakyat airnya. Bagaimana mereka mau bergerilya, kalau rakyatnya sudah mau bergabung dengan Indonesia?"