Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Sosial dan Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan ramainya deklarasi koalisi partai politik sebagai bukti proses demokrasi masih berjalan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Siti menyebut sejatinya partai politik merupakan salah satu manifestasi dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Menurut dia, dengan adanya deklarasi dini koalisi partai politik, nantinya akan memungkinkan munculnya lebih dari dua nama capres di pemilu 2024. Sehingga, kehidupan demokrasi di tengah masyarakat diharapkan akan lebih sehat daripada dua pemilu ke belakang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi saya melihat kompetisinya sehat. KIB yang awal mula deklarasi koalisi, misalnya, mampu mengarahkan partai-partai lain untuk deklarasi,” ujar dia pada Ahad 10 Oktober 2022.
Adanya deklarasi dini juga dinilai oleh Siti sebagai proses edukasi bagi masyarakat dalam dimensi demokrasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, deklarasi dini tersebut akan menimbulkan transfer nilai yang lebih baik kepada masyarakat.
“Saya memandangnya sebagai proses transformasi menjadi smart voters. Adanya deklarasi dini ini akan memberi kesempatan untuk menilai calon-calon yang tersedia,” kata dia.
Selain itu juga Siti menambahkan deklarasi dini koalisi partai politik akan memungkinkan nama-nama potensial yang baru. Dengan partai politik yang berlomba-lomba mengambil nama-nama tokoh yang potensial, bukan tidak mungkin nama-nama alternatif bisa muncul dan menjadi kuda hitam.
“Saya yakin dengan kompetisi pilpres 2024 yang ketat nantinya, mereka akan punya kebijaksanaan dalam memilih capres dan cawapres yang saling menyempurnakan. Sehingga nama-nama yang muncul adalah yang terbaik,” ujar Siti dalam sebuah acara diskusi publik.
Baca: Jokowi Sebut Jangan Sembrono Tentukan Capres, NasDem: Bukan untuk Kami
Foto 
