SK Buat PDI?

AKHIRNYA keluar juga surat DPP bertanggal 26 Oktober yang ditandatangani oleh Sanusi dan Sabam Sirait, ketua umum dan sekjen DPP PDI mencalonkan Jenderal TNI Soeharto sebagai Presiden dan sekaligus menginstruksikan Fraksi PDI mengambil kebijaksanaan ini sebagai pedoman. Sehari kemudian Fraksi PDI pun mengamini instruksi tersebut. Adakah penyesuaian diri dari Sanusi itu bisa disebut kemenangan di pihak Sukarmadijaya dkk? Sulit menyebut siapa yang menang. Yang jelas, sementara PDI lagi memusatkan perhatian pada rancangan GBHN yang tidak seluruhnya mereka terima tubuh partai kecil itu terus diguncang. Tentu saja Isnaeni tak ingin disebut sebagai yang membuat gara-gara. Dia bilang "saya tidak berfihak ke mana-mana. Politikus yang sering mengungkapkan pedomannya "teguh dalam prinsip, luwes dalam pengetrapan" itu nyatanya lebih dekat dengan Achmad dkk. Ia, misalnya juga menuduh 'politik PDI tidak di tangan DPP tapi di tangan fraksi PDI." Dan Achmad sendiri seperti dicatat TEMPO mengakui. "Ada persamaan politik, jadi kami bergabung dengan Isnaeni." Benarkah politik PDI di tangan Fraksi PDI? Baik Simatupang maupun Usep membantah. "Tuduhah itu tak berdasar," kata Usep. "DPP PDI tetap berpegang pada keputusan kongres dan konsensus partai," tambah Simatupang. Toh Isnaeni menunjuk buktinya. Dalan rapat di rumah Sanusi, 2 Oktober, pimpinan sementara Fraksi PDI mencalonkan Usep, Sabam dan Da Costa sebagai calon wakil ketua DPR/MPR dari PDl. "Sejak saat itu DPP PDI tidak lagi berfungsi, sebab ketika itu bukan rapat DPP kata Isnaeni sengit. Maka orang-orang itu pun bergelimang dalam kancah tuduh-menuduh melulu. Dalam masa kampanye pemilu dulu, ketika Achmad dkk tiba-tiba mengumumkan bahwa PDI mencalonkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden. DPP PDI kelompok Sanusi-Usep menganggap "itu tindakan perseorangan yang tidak melalui mekanisme partai." Sekarang gantian Achmad dkk menyerang Usep dkk: "saya tak bertanggungjawab atas tindakan perseorangan." Sementara pencalonan Isnaeni sebagai wakil ketua DPR/MPR oleh Sanusi-Usep dianggap "tidak mewakili aspirasi partai," kini Achmad menuduh bahwa pencalonan Usep, Sabat dan Da Costa dalam rapat di rumah Sanusi bahannya bukan dari DPP tapi dari luar." Kemelut ini memang bikin pusing. Apalagi setelah terdengat desas-desus akan turunnya SK Presiden yang konon akan menentukan formasi DPP PDI yang baru, seperti halnya SK buat Parmusi di tahun 1970 dulu. Dugaan itu timbul ketika Usep bulan Nopember lalu bertemu dengan Mensesneg Sudharmono. Tapi semua fihak dalam PDI membantah. "Yang dibicarakan cuma sekitar GBHN," kata anggota fraksi PDI, Suryadi.