Saling Recall Di PP

KERETAKAN dalam tubuh Partai Persatuan makin tampak di permukaam Sebab-musababnya cukup ruwet. Memang tak ada pertentangan dalam intern NU misalnya, tapi adalah antara NU dan Parmusi. Hal itu tampak ketika menghadapi kasus pertentangan antara Haji Aini (NU) dengan Aji Zainuddin (Parmusi), dua pimpinan dalam DPW PP Kalimantan Timur. Koresponden Dahlan Iskan melaporkan, pertentangan itu berkisar di seputar kursi pimpinan DPRD setempat dan wakil di MPR yang keduanya diincar oleh NU. Karena kemudian ternyata Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur jatull pada Hasbullah Nashir (NU), maka Zainuddin pun mencalonkan diri, di luar partai, sebagai wakil MPR. Kontall Aini mengirim surat ke Jakarta "ada oknum pimpinan partai yang indisipliner." Maka Nuddin Lubis dan Chalid Mawardi (ketua dan sekjen DPP unsur NU) menjawab: Harap itu oknum di-recall. Gantian kini Zainuddin terbang ke Jakarta. Pulangnya sudah mengantongi surat Mintaredja dan Darussamin (ketua umum dan wakil sekjen DPP unsur Parmusi) yang minta agar recalling tersebut dibatalkan. Sementara itu koresponden Zakaria M. Passe menulis, konflik dalam tubuh DPW PPP Sumatera Utara lebih ruwet lagi. Bermula dari kasus pemalsuan surat suara pemilu' yang konon dilakukan oleh salah seorang pimpinan DPW, Haji Angin Bugis Lubis, yang keburu meninggal sebelum ada vonis dari pengadilan. Maka Zainal Arifm Abbas, pimpinan yang lain, memecat Fuad Said, rekan almarhum, yang selama ini menjadi ketua merangkap koordinator. Tapi kemudian turun keputusan DPP di Jakarta memecat Arifin Abbas. Bahkan 5 Agustus kemarin DPP merecall lima orang: Arifin Abbas, (yang mengaku ketua merangkap koordinator), Hasan Basri Batu bara (wakil ketua DPRD) Djalaluddin Noer, Raali Husin dan Djafar Nasution. Konon mereka dianggap "menuruti kemauan penguasa." Tapi dualisme pimpinan DPW tetap jalan: Fuad Said dan Arifin Ahhas. Untuk menyelesaikan hal itu, pertengahan Oktober lalu dilangsunkan pekan konsultasi. Hasillnya menyetujui kepemimpinan Fuad Said yang diakui dalam SK DPP 15 Juni yang ditandatangani oleh Idham Chalid dan KH Masjkur. Juga disepakati recalling terhadap kelima orang tersebut. Tapi tampaknya kemelut itu juga dibumbui oleh 'campur tangan luar' pula. Pidato Pj. Gubernur Marah Halim di luar' teks mengesankan hal itu. Awal Agustus, kabarnya Gubernur bahkan pernah mengirim surat kepada Mendagri. menyinggung formasi kepengurusan DPW tersebut. Dalam penerbitan 20 Oktober lalu, pojok koran Waspada di Medan menulis: "Apa namanya kalau orang suka campur tangan urusan orang lain ?" Duel Di Kalimantan Selatan juga ada anak muda yang tak puas, "karena DPW hanya mementingkan salah satu unsur." Anak - muda itu, Usman Rifani (PSII) menuding Haji Mukeri Gawist (NU), sang ketua DPW. Tudingan Usman ini, seperti digambarkan oleh koresponden Syahran R, tampaknya dimaksud buat membokong aksi Syamsuri Dja'far (Perti) yang menuduh DPC PP Banjarmasin "berjuang untuk kepentingan oknum penguasa." Ini berkisar soal kursi juga. Perti menghendaki 16 kursi yang didapat dibagi sama-rata. Tapi bagi NU, yang katanya sesuai dengan ketentuan DPP di Jakarta: kursi musti dibagi berdasarkan hasil Pemilu 1971. Artinya, NU juga yang akan meraih kursi paling banyak. Pertentangan makin tajam ketika tiba-tiba PP di sana menyokong Golkar menduduki kursi ketua DPRD. Kabarnya Hassan Thamrin dulu ketua Perti sempat mengajak duel Zaini Ismail (ketua DPC PPP Banjarmasin). Dan orang banyak di Balaikota. Perti pun mengirim surat kepada Laksusda. Tentu saja tak dilayani. Bagaimana mengatasi kemelut itu? Harapan satu-satunya bagi Nuddm Lubis, menyelenggarakan kongres yang diperkirakan setelah SU MPR mendatang. "Asal jangan pula dipengaruhi lagi oleh aspirasi golongan," katanya. Mintaredja yang tak bersedia memberikan keterangan banyak, lebih menekankan disiplin partai. Dan kepada Said Muchsin dari TEMPO ia menyatakan perlunya uchuwwah islamiyah - persaudaraan Islam pesan yang kuno, bukan?