Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Pemuda Perubahan, kelompok yang mendukung Luhut Binsar Pandjaitan sebagai calon presiden, Muhammad Sifran menilai sudah saatnya Indonesia tak lagi terjebak pada ukuran primordial dalam memilih pemimpin. Hal ini dia sampaikan menanggapi masih adanya kecenderungan melihat latar belakang agama dan suku tertentu dalam memilih presiden di Indonesia.
"Urusan pandangan-pandangan model kayak gitu, pandangan primordial kesukuan yang sering benturkan suku ini, agama ini, enggak ada urusan kalau bagi saya," kata Sifran ketika dihubungi, Ahad, 8 Agustus 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Sifran, ia tak mempersoalkan masalah primordial dalam mendukung Luhut sebagai capres 2024. Ia beralasan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang telah jelas mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi calon presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selama negara ini berdasarkan pada konstitusi dan Pancasila, kata Sifran, semua punya hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, maupun bupati. Dia juga menilai calon presiden tidak harus berasal dari latar belakang agama dan suku tertentu seperti yang selama ini terjadi.
"Kenapa kita masih terjebak ukuran kesukuan dan primordial dan lain sebagainya, rasisme dan sebagainya. Kan acuan bernegara sudah ditetapkan," ujar Sifran, yang sebelumnya aktif dalam kelompok Gerakan Pemuda Islam ini.
Secara historis, presiden-presiden yang pernah memimpin Indonesia semuanya beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Adapun Luhut ialah seorang Batak Toba yang beragama Kristen.
Dalam sejarah pencapresan sejauh ini, calon yang bukan berasal dari suku Jawa pun minim, yakni Hamzah Haz pada Pilpres 2004. Hamzah Haz berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat.
Sifran mengatakan ada empat alasan pihaknya mendukung Luhut menjadi calon presiden. Pertama, dia menilai Luhut sebagai tokoh dengan jiwa nasionalisme tinggi terhadap NKRI. Kedua, Luhut dianggap memiliki segudang pengalaman mulai dari militer, pengusaha, duta besar, dan menteri. Sifran juga menyebut Luhut figur yang bersih dari korupsi.
Ketiga, Sifran mengatakan hanya Luhut yang mampu mengeluarkan keputusan yang tegas dan cepat ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami kebuntuan program. Dia mencontohkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali yang dipimpin Luhut.
Keempat, Sifran menilai Luhut sebagai figur pejabat yang diterima oleh tokoh politik nasional dan internasional. "Orangnya enggak neko-neko dalam mengeluarkan kebijakan. Beliau tegas, tidak mau memberi harapan palsu untuk masyarakat," kata Sifran.
Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan Luhut tak berminat meramaikan Pilpres 2024. Dia mengatakan hal itu juga telah diungkapkan Luhut dalam sejumlah wawancara.
Menurut Jodi, setelah selesai menjadi menteri, Luhut akan fokus kepada keluarga dan yayasan pendidikan miliknya. Saat ini, kata dia, Luhut fokus menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. "Pak Luhut tidak akan dan tidak pernah pasang baliho atau menyebarkan selebaran sebagai capres 2024 karena bisa mengukur diri," kata Jodi ketika dihubungi, Sabtu, 7 Agustus 2021.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA
Baca: Penyebar Poster LBP For RI 1 Ungkap Motif Dukung Luhut Jadi Capres 2024
Foto 
