Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Tatang Muttaqin, mengatakan, program makan bergizi gratis akan sulit dilaksanakan bila dananya diambil dari anggaran pendidikan. Kesulitan itu karena pos anggaran pendidikan sifatnya terkunci.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu contohnya, pos anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Saat ini ada sebanyak 1 juta mahasiswa yang menerima KIP Kuliah. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp14 triliun. Anggaran itu tidak mudah digeser untuk program lain karena KIP Kuliah diberikan selama 4 tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Enggak mungkin KIP Kuliah berhenti sama sekali," kata Tatang dalam sebuah diskusi bertajuk "Kebijakan Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak" yang digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.
Begitu pula dengan pos anggaran lain untuk tunjangan guru, dosen, dan guru besar. Pos anggaran itu tidak akan mudah digeser. Melihat kondisi itu, Tatang mengatakan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan kementrian/lembaga perlu mendiskusikan lebih cermat program makan bergizi. Setelah melakukan hal itu, bisa dilihat pos apa yang bisa digunakan untuk mendukung program makan bergizi.
"Perlu dilihat secara utuh berapa fiskal total sehingga proporssi 20 persen dari APBN untuk pendidikan itu berapa besarnya," kata Tatan.
Program makaan bergizi gratis merupakan program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pada 2024 anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan anggaran pendidikan tahun pertama kepemimpinan Prabowo diproyeksi mencapai Rp 708,2 triliun - Rp 741,7 triliun.
Salah satu program unggulan baru yang disiapkan untuk sektor pendidikan nasional ialah peningkatan gizi anak sekolah.
Foto 
