Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Ambil Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Surya Paloh menuturkan Partai Nasdem ingin memberikan pembelajaran kepada publik mengenai politik tanpa mahar.

21 Oktober 2024 | 20.24 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengukuhan pengurus DPP Partai NasDem periode 2024-2029 di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 19 September 2024. Selain itu, majelis tinggi partai juga menugaskan kepada Surya Paloh untuk sebagai ketua umum untuk menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem untuk periode 2024-2029. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya tidak mengambil jatah kursi menteri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena tidak ingin menjadi pragmatis demi kepentingan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Berulang kali Nasdem ingin mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi katakanlah proses pendidikan itu sendiri,” kata Surya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.

Surya mengakui Partai Nasdem mendapatkan tawaran kursi menteri dari Presiden Prabowo, tetapi partainya tidak mengambil tawaran tersebut.

“Ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyatakan, ‘Tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem.’ Tetapi, Nasdem menolak," ucap Surya.

Dia menuturkan saat-saat seperti ini merupakan momentum terbaik yang harus dimanfaatkan Partai Nasdem untuk memberikan pembelajaran kepada publik mengenai moral dan proses pendidikan politik, yakni politik tanpa mahar.

Persepsi publik terhadap institusi politik selama ini tidak lebih dari sekadar mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran. Hal itulah yang ingin dibantah Partai Nasdem.

“Saya pikir ini mungkin yang pertama bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi, sekecil apa pun ini sumbangsih yang saya harapkan bisa membuka mata hati. Paling tidak, ada Nasdem yang memulainya. Mudah-mudahan Nasdem bisa tetap konsisten seperti ini, politik tanpa mahar,” ucapnya.

Prabowo-Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 setelah mengucapkan sumpah jabatan pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad.

Saat Prabowo memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan pada Senin dan Selasa. 14 dan 15 Oktober 2024, tidak ada politikus Partai Nasdem yang datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Nasdem tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran…

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan kembali partainya mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. “Nasdem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo,” kata Saan ditemui sebelum acara pelantikan Prabowo-Gibran di kompleks parlemen pada Ahad.

Dia menegaskan partainya akan mendukung apa pun kebijakan, program, dan keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam kabinet Prabowo.

“Nasdem tidak mengirim menterinya, tapi Nasdem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan Pak Prabowo," ucapnya.

Dia berharap pelantikan presiden dan wakil presiden mampu membangun optimisme kolektif rakyat Indonesia tentang masa depan Indonesia pada lima tahun ke depan.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan dukungan yang diberikan partainya pada pemerintahan mendatang tidak setengah hati, sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet.

“Bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati,” ucapnya di kompleks parlemen pada Ahad.

Dia beralasan Nasdem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral, karena saat pemilihan presiden atau Pilpres 2024 bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu gabungan partai pendukung Prabowo-Gibran.

“Nasdem tidak punya hak moral untuk berkeinginan untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden,” tuturnya.

Sugeng menyebutkan partainya akan berfokus mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota Fraksi Nasdem di parlemen.

NANDITO PUTRA | ANTARA

Pilihan editor: Kondisi Ekonomi Indonesia Tak Baik-baik Saja, Ini Doa Pramono Anung untuk Prabowo-Gibran

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus