Tak Terpikir Kebulatan Tekad

BANYAK pihak yang kecele karena terlalu berharap Silaknas (Silaturahmi Kerja Nasional) ICMI, 5-7 Desember ini, membuahkan pernyataan politik. Nyatanya, pertemuan tahunan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Hotel Indonesia itu lebih banyak bicara soal teknis organisasi. "Buang waktu kalau kami bicara masalah politik. Biar saja soal politik diurus oleh mereka yang kompeten," ujar Sekretaris Pelaksana ICMI Pusat, Wardiman Djojonegoro, yang jadi ketua panitia Silaknas. Sebelum Silaknas II itu digelar memang beredar selentingan bahwa pertemuan yang dihadiri hampir 500 tokoh ICMI, yang mewakili 28 organisasi wilayah dan tiga perwakilan luar negri, itu akan berembuk soal politik, terutama yang menyangkut pencalonan presiden dan wakil presiden. Spekulasi itu mengatakan bahwa ICMI akan menelurkan "kebulatan tekad", mencalonkan Habibie sebagai wakil presiden, disamping Pak Harto sebagai presiden. Dugaan semacam itu mungkin wajar-wajar saja, mengingat Sidang Umum MPR sudah dekat. Tapi sampai hari terakhir Silaknas, Senin lalu, tak sepotong pun kata-kata presiden dan wakil presiden muncul sebagai hasil rumusan sidang. "ICMI bukan organisasi politik," ujar Watik Pratiknya, tokoh Muhammadiyah yang aktif di kepengurusan ICMI. "Tak pernah terpikir oleh oknum-oknum ICMI sendiri, maupun dalam rapatnya, akan muncul kebulatan tekad," kata Watik kepada TEMPO. Ditambahkannya, kebulatan tekad melanggar hakikat ICMI sendiri. "Dulu, ketika diajak Pak Alamsyah menandatangani doa politik, ICMI menolaknya," tambah Watik. Persentuhan ICMI dengan soal politik, kata Watik, paling banter lewat penerbitannya. Untuk wadahnya, katanya, ICMI punya CIDES (Center for Information and Development Studies) yang dibentuk September lalu. CIDES kini menerbitkan jurnal Fokus yang muncul seminggu sekali, dan Sintesis yang bulanan, untuk konsumsi intern. Secara resmi ICMI memang bukan organisasi politik. Acara-acara resminya pun, seperti Silaknas II lalu, tak mengagendakan pembicaraan politik. Pengurus ICMI tampaknya memang berusaha keras agar nuansa politik tak mencuat dari Silaknas kali ini. Boleh jadi, sikap hati-hati ini muncul agar silang pendapat tentang sejumlah anggota ICMI, yang tampil di pentas MPR beberapa waktu lalu, tak berkepanjangan. Maka Ketua ICMI Habibie lebih suka berbicara tentang program organisasi. Pada pidatonya, ketika membuka Silaknas itu, Habibie berkata tentang hadirnya Yayasan Abdi Bangsa yang tugasnya membangun Islamic Center, mengelola CIDES, dan menerbitkan harian umum Republika, lewat PT Abdi Massa. Koran yang konon dengan modal Rp 40 milyar ini diperkirakan mulai beredar 4 Januari 1992. Untuk membiayai koran itu ICMI bakal mencetak 10 juta lembar saham yang harganya Rp 4 ribu per lembar. Sebanyak 51% saham akan dimiliki Yayasan Abdi Bangsa, 20% untuk para karyawan, dan 29% lainnya (2,9 juta lembar) akan ditawarkan kepada anggota-anggota ICMI. Tentu tidak gratis. Habibie yakin bahwa saham Republika bakal laku. "Masa tidak ada cendekiawan muslim yang mau membeli dengan harga Rp 4 ribu," ujar Ketua ICMI ini. Sebagaimana layaknya koran, Republika juga akan dibekali Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP). Menurut Habibie, SIUPP bisa saja dicabut bila ada media cetak yang merugikan bangsa. "Yang memiliki saja Yayasan Abdi Bangsa, mana mungkin koran itu mengkhianati pemiliknya," ujarnya. Siti Nurbaiti dan Wahyu Muryadi