Tanggapan Pengamat Ihwal Calon Menteri Prabowo Teken Pakta Integritas

TEMPO.CO, Jakarta - Calon menteri kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto mendatang menandatangani pakta integritas sebelum menemui presiden terpilih itu di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin dan Selasa, 14 dan 15 Oktober 2024. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pakta integritas itu ditandatangani oleh mereka yang sudah dipastikan bakal membantu kerja Prabowo.

Menurut akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, persyaratan untuk menandatangani pakta integritas bagi calon menteri adalah langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mewujudkan Asta Cita atau delapan visi kebijakan mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, dengan para calon menteri dan wakil menteri tersebut menandatangani pakta integritas, tugas presiden ke depan tinggal menagih hal tersebut.

“Dampak positifnya kalau memang benar-benar para calon menteri dan wakil menteri itu komitmen, khususnya terkait tiga hal yakni mengokohkan ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan HAM, ya maka akan bagus untuk bangsa dan masyarakat," kata Ujang di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Ujang menuturkan, ketika tiga hal itu dijaga dan dikuatkan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih baik lagi di masa datang. Langkah awal sudah dilakukan, sehingga selanjutnya tinggal memantau dan menilai apakah para menteri dan wakilnya bisa menjalankan amanah, komitmen, dan pakta integritas itu.

“Kalau komitmen itu tidak dijalankan oleh para menteri, ya presiden tinggal mengganti atau reshuffle karena mereka telah menyalahi amanah rakyat, komitmen, dan pakta integritas, serta menyalahi kepercayaan yang diberikan presiden,” ujarnya.

Dia mengatakan presiden harus mengontrol dan mengawasi secara intens gerak para menteri mengenai niatan mewujudkan Asta Cita yang sudah dicanangkan.

“Presiden dan wakil presiden harus benar-benar berkomitmen untuk merealisasikannya terkait ketiga hal itu, jadi harus benar-benar diwujudkan,” ujarnya.

Jika ketiga hal itu tidak dijaga atau dikuatkan oleh para menteri, kata dia, maka rencana mewujudkan Asta Cita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik berpotensi hanya sekadar wacana di atas kertas atau kamuflase.

Selanjutnya, calon menteri Prabowo telah menandatangani pakta integritas…

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan para calon menteri di kabinet Prabowo telah menandatangani pakta integritas. 

“Itu keinginan dari presiden terpilih (Prabowo) untuk yang membantu di kabinet. Ada beberapa poin yang dicantumkan dalam pakta integritas untuk ditandatangani calon menteri yang sudah dipastikan akan mendampingi (Prabowo),” ujar Dasco pada Senin, 14 Oktober 2024.

Sejumlah calon menteri dan pejabat di pemerintahan Prabowo mendatang memberi tanggapan soal pakta integritas itu. Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko mengatakan dia mendapat perintah dari presiden terpilih Prabowo untuk membantunya di pemerintahan lima tahun mendatang. Dia menyebutkan diminta membantu pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal pemberantasan kemiskinan. 

Budiman mengatakan Prabowo memintanya menandatangani pakta integritas. "Tadi (tanda tangan), di depan Pak Prabowo langsung,” ujarnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dia menyebutkan isi pakta integritas itu berkaitan dengan janji yang harus dipenuhi calon pembantu Prabowo di pemerintahan. Salah satunya ialah untuk tidak berbuat korupsi selama menjabat sebagai pejabat negara. “(Selain itu) kompeten dan loyal pada bangsa pastinya, UUD 1945 dan Pancasila," ucap Budiman.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, juga menanggapi soal pakta integritas dari Prabowo. “Itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa,” kata Yusril setelah menemui Prabowo pada Senin. Yusril mengatakan Prabowo menugaskan dia untuk menjadi Menteri Koordinator Hukum dan HAM.

Adapun Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan dia didatangi Dasco pada dua hari sebelum dipanggil Prabowo. Dia diminta menandatangani dua dokumen. Dokumen pertama, kata dia, adalah perihal kesediaan untuk menjadi menteri dalam kabinet yang akan dibentuk. 

Dokumen kedua adalah pakta integritas. “Isinya normatif, setia kepada negara dan siap mendukung pemerintahan Prabowo, serta menjaga wibawa presiden dan wibawa bangsa negara,” kata dia pada Senin. Mu’ti mengatakan dia ditugaskan Prabowo untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

EKA YUDHA SAPUTRA | NOVALI PANJI NUGROHO | ANTARA

Pilihan editor: Usai Dilantik Jadi Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi Pantau Persiapan Pelantikan Prabowo-Gibran