Target Penurunan Angka Kemiskinan 1-2 Persen

Kabupaten Pemalang menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk keluar dari zona kemiskinan. Salah satunya adalah merevitalisasi pasar tradisional. "Pasar tradisional harus lebih menarik daripada pasar modern," kata Bupati Pemalang, Junaedi, kepada Tempo, Rabu, 19 April 2016. Langkah lain adalah menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sertifikasi tanah petani.

Dengan berbagai program tersebut, Junaedi bertekad menurunkan angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya sebesar 1-2 persen per tahun. "Untuk menghilangkan 100 persen tidak mungkin. Paling tidak bisa menduduki papan tengah di Jawa Tengah," ujarnya. Untuk menarik investasi, pemerintah membentuk kantor perizinan satu atap untuk mempersingkat perizinan. "Semua izin cukup sampai kepala kantor," katanya. Berikut ini petikan wawancara dengan Junaedi, yang memasuki periode kedua sebagai Bupati Pemalang.

Apa upaya Anda menekan angka kemiskinan di Pemalang?

Kami sudah berusaha menekannya. Salah satunya dengan revitalisasi pasar tradisional. Pasar tradisional harus lebih menarik daripada pasar modern. Kami juga ada kredit usaha produktif, kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar petani memiliki jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Kemudian melakukan modernisasi pertanian dan peternakan. Kedua sektor ini untuk menopang kedaulatan pangan dan daging. Untuk menstabilkan harga, kami bekerja sama dengan Bulog agar harga produk pertanian tak jatuh pada saat panen. Tapi belakangan Bulog tak lagi mau menerima produk hasil panen. Alasannya saya tidak tahu.

Berapa persen angka kemiskinan dapat ditekan dengan program tersebut?

Paling tidak, dalam satu tahun bisa turun 1-2 persen. Minimal bisa menjadi papan tengah di Jawa Tengah. Karena menghilangkan 100 persen tidak mungkin. Tapi, meskipun masuk daerah termiskin, pertumbuhan ekonomi Pemalang tinggi.

Apa saja terobosan kebijakan yang Anda lakukan pada periode pertama?

Kami membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Semua perizinan cukup didelegasikan kepada Kepala Kantor. Tidak harus menyentuh sampai ke asisten, sekda, atau saya. Kalau persyaratannya lengkap, 3-7 hari sudah jadi.

Selain perizinan satu pintu, kami juga membuat peraturan daerah tentang transparansi anggaran. Mungkin Kabupaten Pemalang adalah satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki peraturan transparansi anggaran sejak 2011. Kebijakan ini kami lakukan sebelum Kabupaten Batang menggelar festival anggaran.

Bentuknya seperti apa?

Bentuknya adalah peran dan partisipasi masyarakat dalam membuat anggaran. Masyarakat diajak berpartisipasi melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Dari desa sampai kabupaten. Hasilnya kami publikasikan dan dikritisi oleh masyarakat dan pakar. Lalu kami tuangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Apa hasil dari kebijakan tersebut?

Angka penghematan anggaran saya tidak hafal. Yang jelas ada bedanya sebelum dan sesudah diterapkan perda transparansi. Sebelumnya, peran masyarakat tidak ada. Kebijakan yang dibuat sering kontraproduktif di lapangan. Setelah perda, peran masyarakat sangat aktif. Jika ada kebijakan abu-abu, dengan mudah kami pangkas.

Kami juga membuat program konkret. Selama lima tahun target 96 persen pembangunan jalan daerah bisa terpenuhi. Panjang jalan terselesaikan. Dulu pembangunan agak lamban. Tapi sekarang, karena semua ikut terlibat, menjadi lebih cepat.

Tak lama lagi jalan tol yang melintas Pemalang rampung dibangun. Apa upaya Anda memanfaatkan peluang ekonomi ini?

Kami akan memanfaatkan rest area dan pintu keluar tol untuk menampilkan produk usaha kecil dan menengah. Kami juga mendorong pembangunan pelabuhan pengumpan untuk transit kapal dan meningkatkan stasiun kereta agar investasi masuk ke Pemalang.

Apa saja potensi ekonomi andalan Pemalang?

Banyak potensi di sini, karena Pemalang punya pantai hingga pegunungan, semua lengkap di sini. Untuk wisata, kami ada Pantai Widuri, Pantai Joko Tingkir, Pantai Blendung, dan Pantai Mojo. Pemalang juga punya ekowisata mangrove, sudah dikembangkan. Bahkan para peneliti mangrove datang dari mana-mana ke sini. Di kawasan pantai kami juga ada potensi nelayan. Warga di sepanjang pantai ini mata pencariannya nelayan.

Bagaimana dengan sektor pertanian dan industri?

Untuk pertanian, Pemalang termasuk wilayah penyangga pangan dengan hasil 700 ribu ton per tahun. Setiap tahun naik 5-7 persen. Kami juga ditargetkan mempertahankan 32 ribu hektare sebagai sawah lestari. Pemalang masih ada cadangan 40 ribu hektare sawah.

Khusus industri, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di empat kecamatan, yakni di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ampelgading. Itu di luar sawah lestari. Kecamatan di daerah pegunungan, seperti di Randudongkal, Belik, Pulosari, dan sekitarnya, kami sudah siapkan juga zonasinya, tapi syaratnya harus ramah lingkungan.

Industri apa saja yang sudah masuk ke Pemalang?

Paling banyak industri garmen. Karena kami menginginkan industri yang memiliki produksi padat kerja. Bisa menyerap tenaga kerja lokal dari sini. Ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi, karena mengurangi pengangguran terbuka. Jadi, selama lima tahun menjabat pada periode sebelumnya, di Pemalang sudah ada tujuh industri garmen. Sebelumnya tidak ada.

Di daerah pegunungan, kami punya kawasan Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, dan Randudongkal. Di sana kawasan Agropolitan. Di Belik, misalnya, ada produksi nanas madu, industri seperti kecap, sambal, dan sebagainya. Investor sudah ada kerja sama dengan petani-petani di sana.

Berapa rata-rata nilai investasi yang masuk?

Tahun lalu total investasi 700 miliar dari target Rp 400 miliar. Nah, tahun ini ada target bisa tembus Rp 1 triliun.

Berapa serapan anggaran di Pemalang?

APBD Pemalang Rp 2,2 triliun, dan 70 persen untuk biaya tidak langsung atau biaya pegawai, karena jumlah PNS di sini ada 13 ribu. Per tahun serapan anggaran sekitar 96-97 persen. Pendapatan asli daerah sekitar Rp 225 miliar. Paling besar sumbangan pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, salah satunya retribusi rumah sakit.

Nama: Junaedi

Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 14 April 1962

Agama: Islam

Jabatan: Bupati Pemalang

Wakil: Martono

Istri: Irna Setiawati

Anak:
1. Rinaldi Firdaus Kautsar
2. Nindi Limi Amalia
3. Mochammad Kharomen
4. Nindisyah Yaumil Khoir

Pendidikan:
SD Negeri 01 Majakerta, Watukumpul (1969-1975)
SMP Negeri 1 Randudongkal (1977-1980)
SMA Negeri 3 Semarang (1986-1989)
S-1 Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang (1994-1999)
S-2 Magister Manajemen STIE STIKUBANK Semarang (2003-2005)

Riwayatpekerjaan:
Staf CPNS Provinsi Jawa Tengah (1990-1991)
Staf PNS Provinsi Jawa Tengah, (1991-1998)
Staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (1998-2006)
Wakil Bupati Pemalang (2006-2011)
Bupati Pemalang (2011-2016)
Bupati Pemalang (2016-sekarang)

Sumber:pemalangkab.go.id