Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Terbitkan Buku Demokrasi Tanpa Demos, LP3ES: Upaya Menantang Oligarki

Pemimpin yang terpilih melalui proses demokratis dinilai justru berputar balik membelakangi masyarakat sipil, mengkhianati nilai-nilai demokrasi.

20 Agustus 2021 | 13.11 WIB

Mahasiswa duduk di jalan saat aksi pawai alegoris mahasiswa di Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Mereka mengecam oligarki di pemerintahan yang tidak pro rakyat serta munculnya pengajuan beberapa RUU kontroversial. TEMPO/Prima Mulia
Perbesar
Mahasiswa duduk di jalan saat aksi pawai alegoris mahasiswa di Bandung, Kamis, 9 Juli 2020. Mereka mengecam oligarki di pemerintahan yang tidak pro rakyat serta munculnya pengajuan beberapa RUU kontroversial. TEMPO/Prima Mulia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial alias LP3ES merilis buku berjudul Demokrasi tanpa Demos dalam rangka memperingati 50 tahun lamanya mereka berkiprah di Tanah Air. Di samping itu, buku tersebut pun lahir dari refleksi atas kondisi kemunduran demokrasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ini adalah ikhtiar mendorong konsolidasi demokrasi yang tidak kita biarkan selalu terus menerus dikuasai oligarki. Ini adalah upaya menantang oligarki," ujar Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, Kamis, 19 Agustus 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Wijayanto mengatakan buku ini juga sebagai tindak lanjut dari project webinar series Forum 100 Ilmuwan Sosial dan Politik. Selain itu, webinar ini pun menjadi acara puncak dari Sekolah Demokrasi LP3ES.

Forum diskusi ini mengundang tujuh ilmuwan yang terlibat dalam Forum 100 Ilmuwan tersebut untuk memperkaya perspektif publik terkait dengan kemunduran demokrasi. Mereka ialah Wijayanto, Jeffrey Winters, Ward Berenschot, Yatun Sastramidjaja, Dirk Tomsa, Olle Tornquist, Andreas Ufen, dan Eve Warburton. Diskusi tersebut membahas mulai dari oligarki, masalah lingkungan, hingga partai politik serta korupsi.

Wijayanto menyampaikan LP3ES bermaksud untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil, melalui jejaring intelektual, sehingga dapat menstimulus lahirnya generasi baru. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui Forum 100 Ilmuwan yang membuahkan Demokrasi tanpa Demos maupun Sekolah Demokrasi.

"Kami menghadirkan berbagai perspektif demokrasi dan refleksi atas kondisi demokrasi bangsa yang kian memprihatinkan," kata Wijayanto.

Ia mengatakan ide awal buku Demokrasi Tanpa Demos ini lahir pada penghujung tahun 2020 saat Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan segenap tim menggagas perlunya mengundang ilmuwan dari seluruh dunia. Untuk itu, mereka pun melakukan call for paper kepada para ilmuwan terpilih untuk menulis refleksi mereka terkait masalah-masalah demokrasi di Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya LP3ES yang ke-50.

Kemudian, muncul ide untuk mengundang mereka berbicara dan mempresentasikan tulisan mereka. Forum itu kemudian diberi nama ‘Forum 100 Ilmuwan’. Seperti namanya, forum ini memanggil tak kurang 100 ilmuwan dari berbagai belahan dunia.

Selama tujuh bulan, Oktober 2020 hingga Juni 2021, ada 28 webinar. Dengan kata lain tiga webinar tiap minggunya. Total ada 135 orang terlibat dalam proyek ini. 77 orang di antaranya menuliskan refleksi kritis dan mempercayakan kepada LP3ES untuk menerbitkannya.

Sebagai apresiasi, kata Wijayanto, LP3ES memajang seluruh orang yang terlibat dalam forum ini, sebagai simbol bahwa lembaga ini lebih memilih untuk membersamai demos dalam merayakan setengah abad usianya. Mereka yang banyak jumlahnya, yang sering kali terlupakan wajahnya.

Ihwal judul buku Demokrasi Tanpa Demos, Wijayanto mengatakan hal tersebut diambil berdasarkan refleksi atas pemikiran kritis yang tertuang di buku ini dan juga pemikiran yang disampaikan pada rangkaian webinar.

"Ada satu garis besar yang menyoroti masalah pelik demokrasi di bangsa ini. Masalah itu tak lain dan tak bukan merupakan hilangnya demos dari proses demokrasi," ujar Wijayanto. "Pemimpin yang terpilih melalui proses yang demokratis justru berputar balik membelakangi masyarakat sipil -mengkhianati nilai-nilai demokrasi."

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus