Terburu-buru Aneka Kartu

PERINTAH itu datang sehari sebelum Presiden Joko Widodo mengunjungi korban letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tiga pekan lalu. Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mesti menyiapkan ribuan kartu bantuan sosial yang akan dibagikan kepada pengungsi.

"Presiden ke Sinabung 29 Oktober, saya mendapat perintah sehari sebelumnya," katanya kepada Tempo di kantornya di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu.

Kantor Sekretariat Tim Nasional pun bergerak cepat. Data pengungsi dicari. Begitu terkumpul, nama-nama itu dicatatkan dalam penerbitan kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia pintar, dan kartu Indonesia sehat—biasa disebut "kartu sakti Jokowi". Kantor Bambang ternyata hanya bisa menyiapkan sekitar 50 kartu hari itu. "Yang dibagikan pun hanya sepuluh. Soalnya, Presiden pindah lokasi ke sawah-sawah," tuturnya.

Seolah-olah berjalan beriringan, Bank Mandiri, yang terlibat dalam program ini, juga bergerak cepat. Bank pelat merah itu meminta perusahaan percetakan langganannya di Semarang mencetak kartu serupa. Jumlahnya juga ribuan. Tujuannya sama persis: hendak dibawa Presiden Jokowi ke Karo. Tapi percetakan yang ditunjuk gagal memenuhi tenggat semalam.

Kabupaten Karo, yang sebagian wilayahnya terserang abu Sinabung, sebenarnya tidak dimasukkan ke 18 wilayah pembagian kartu sakti Jokowi tahap awal. Namun, karena Jokowi ingin membagikannya sebagai penanda awal Program Membangun Keluarga Produktif di Sinabung, daerah pembagian ditambah menjadi 19 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan 1 juta dari total 15,5 juta keluarga miskin menerima kartu ini sepanjang November-Desember 2014.

Peluncuran kartu-kartu ini juga lebih cepat dari jadwal. Meski belum ada sosialisasi—termasuk soal tata cara pencairan bantuan—Tim Nasional buru-buru menyiapkan peluncuran kartu ini. Acara itu diadakan pada 3 November lalu di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat. Padahal Jakarta sebenarnya tak masuk daftar peluncuran perdana oleh Presiden Jokowi.

Menurut rencana awal, peluncuran kartu dilakukan di Pematangsiantar, Sumatera Utara; Kota Semarang, Jawa Tengah; Jembrana, Bali; Mamuju Utara, Sulawesi Barat; Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 7-14 November. Akhirnya, daerah peluncuran perdana ditambah menjadi sebelas dengan masuknya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Peluncuran yang dipercepat membuat Tim Nasional, yang diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla, harus menggenjot penyediaan kartu. Total hanya 600 kartu yang bisa disiapkan untuk acara di Pasar Baru dan Sinabung. "Tapi itu baru kartu contoh, meskipun data penerimanya faktual. Begitu juga yang di Sinabung," tutur Bambang.

Karena serba cepat, kartu simpanan keluarga sejahtera belum bisa dibagikan bersama tiga kartu lain. Kartu simpanan ini dilengkapi SIM card telepon seluler untuk transaksi keuangan digital. Sebagai "pengganti", dibagikan kartu perdana telepon seluler biasa. "Perusahaan telekomunikasinya juga belum ditentukan," kata Bambang.

PENERBITAN aneka kartu untuk keluarga miskin itu dijanjikan Jokowi sepanjang masa kampanye pemilihan presiden. Ia bahkan mengantongi contoh kartu itu di saku, yang kemudian ditunjukkan kepada masyarakat yang didatanginya. Mantan Gubernur Jakarta ini juga menunjukkannya kepada penonton debat calon presiden putaran pertama.

Janji yang kemudian diberi nama Program Membangun Keluarga Produktif dari pemerintah Presiden Jokowi ini sebenarnya lanjutan dari Program Perlindungan Sosial bagi 15,5 juta keluarga miskin yang dirancang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013. Ketika itu, setiap keluarga miskin diberi kartu perlindungan sosial berwarna kuning emas dengan gambar Garuda Pancasila di sudut kanan atas.

Program Jokowi ini juga memakai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar. Sedangkan dananya mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014.

Soal landasan hukum ini menjadi masalah gara-gara pernyataan menteri yang tak seragam. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan program itu didasari instruksi presiden dan peraturan presiden. Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan program ini dibiayai corporate social responsibility perusahaan negara sehingga tak perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa hari kemudian, Pratikno meralat pernyataannya dengan mengatakan dana CSR hanya untuk membiayai pencetakan kartu.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo khawatir Jokowi tidak sungguh-sungguh menjalankan program ini. Jika salah urus, kata dia, masyarakat miskin akan rugi karena mendapat pelayanan buruk. Ia menganggap pendanaan program Kartu Indonesia Sehat belum dianggarkan APBN. Ia lalu mengancam menggalang hak interpelasi atau meminta penjelasan pemerintah. "Setelah reses, awal 2015 akan digulirkan," katanya Kamis pekan lalu.

Peluncuran program itu tak lepas dari rencana pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak pada bulan ini. Pratikno mengatakan peluncuran kartu sakti akan diikuti kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah, menurut dia, ingin publik menyadari bahwa subsidi bahan bakar yang banyak dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas akan dialihkan untuk warga miskin. "Tidak fair, nilai subsidi bahan bakar jauh di atas subsidi sektor pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Koordinator Tim Pengendali Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Ari A. Perdana mengatakan undang-undang memberi mandat kepada pemerintah agar membangun sistem jaminan sosial. "Kartu sakti adalah bentuk pelaksanaan mandat itu," ucapnya.

Bambang Widianto memastikan program unggulan Jokowi ini dibiayai APBN-P 2014 yang diputuskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat periode lalu. "Bukan dari BUMN," ujarnya. Menurut Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, dana untuk Kartu Indonesia Pintar diambil dari pos anggaran Bantuan Siswa Miskin APBN-P 2014.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, program tiga kartu sakti Presiden Jokowi dibiayai dengan Dana Cadangan Perlindungan Sosial sebesar Rp 5 triliun dan Dana Cadangan Risiko Fiskal sebesar Rp 2,7 triliun. Keduanya masuk belanja cadangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang APBN-P 2014, pemerintah boleh memindahkan dana ini ke kementerian atau lembaga. "Tak melanggar undang-undang karena yang membuat aturan pemerintah dan DPR," katanya.

Bagaimanapun, program Jokowi berbeda dengan program Yudhoyono. Sekarang, tiap keluarga miskin akan menerima satu kartu keluarga sejahtera dan kartu simpanan keluarga sejahtera serta kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar. Hal itu bergantung pada jumlah anggota keluarga dan anak yang berstatus siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Menurut Bambang Widianto, kartu pribadi membuat setiap penerima menyadari haknya. Ia mencontohkan, selama ini pembagian beras untuk rakyat miskin banyak disunat. Tiap keluarga mendapat 5-6 kilogram dari seharusnya 15 kilogram. Penggunaan kartu menaikkan penerimaan beras. Begitu juga jaminan kesehatan yang diserahkan ke puskesmas dan penyaluran bantuan siswa miskin langsung ke sekolah. "Pak Jokowi maunya bantuan langsung diterima individu, tak ada charity, dan menggunakan teknologi," ucapnya.

Jokowi pertama kali menyampaikan pemikirannya pada akhir September lalu dalam pertemuan di restoran Tugu Kunstkring Paleis di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Hadir malam itu antara lain Bambang serta para petinggi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-Kalla, PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT Telkom, Bank Mandiri, dan PT Pos.

Di situ Jokowi menyatakan bantuan harus bersifat produktif, bukan uang tunai yang memancing konsumsi, dan langsung diterima pribadi yang membutuhkan. Itu sebabnya, uang diberikan berupa simpan­an di bank.

Jokowi juga meminta penggunaan layanan keuangan digital untuk mendistribusikan bantuan sosial agar masyarakat di daerah yang kurang terlayani bank tetap bisa menikmatinya. "Ini orisinal ide beliau," kata Bambang. Maka digunakan teknologi e-money. Agar penerima bantuan tak kesulitan mengaktifkan e-money, pemerintah sekaligus menyetel SIM card pada kartu simpanan keluarga sejahtera. Bambang mengatakan kartu ini bisa dibawa ke bank atau agen yang ditunjuk untuk mencairkan bantuan atau sekadar melihat saldo simpanan.

MESKI kartu Indonesia sehat dengan standar kelas 3 diluncurkan di Jakarta sejak 3 November, sampai Kamis pekan lalu penggunaannya masih terbatas. Di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, belum ada warga yang menggunakannya. "Kami siap menerima rujukan KIS, tapi pasien masih menggunakan kartu Jakarta sehat," kata Direktur RSUD Tarakan Kusmedi Priharto.

Sejumlah pemerintah daerah dan rumah sakit daerah pun menyatakan program kartu sakti belum bisa dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya. Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr Sardjito, Yogyakarta, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo, Surabaya, baru menerima pemberitahuan.

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Rachmat Latief mengatakan kebijakan itu harus jelas agar tak tumpang-tindih dengan program kesehatan di daerah. Pemerintah Kota Semarang justru buru-buru menelurkan kartu sehat untuk warga miskin mengikuti kartu sakti Jokowi. "Kami meluncurkan program itu karena KIS baru disosialisasi," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Widoyono, Rabu pekan lalu.

Jobpie Sugiharto, Nuriman Jaya Buana, Wayan Agus Purnomo, Muhammad Kurnianto (Jakarta), Edi Faisol (Semarang), Addi M. Idhom (Yogyakarta), Agita Sukma Listyanti (Surabaya), Iin Nurfahraeni (Makassar)