Tidak Ada Pertanyaan Pendalaman bagi Panelis Debat Capres

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengatakan panelis debat capres di Pilpres 2024 itu hanya menyiapkan pertanyaan kepada calon presiden dan wakil presiden. Menurut Ahmad, dalam debat itu panelis tidak dapat mengajukan pertanyaan pendalaman dari jawaban paslon. Menurut dia, itu sudah menjadi dasar desain debat capres.

"Jadi tidak ada ruang bagi moderator, apalagi panelis yang tidak didesain tampil di panggung untuk mengejar setiap jawaban paslon," kata dia melalui pesan WhatsApp pada Ahad, 10 Desember 2023. Namun, dia mengatakan panelis akan berdiskusi menjelaskan bahwa ada banyak isu HAM yang bisa diangkat dalam merumuskan pertanyaan kepada paslon. "Nanti akan didiskusikan bersama panelis lain," ujar Ahmad, yang juga salah satu panelis.

Tempo menanyakan bagaimana debat bisa berjalan efektif jika panelis tidak diberi kesempatan membuat pertanyaan lanjutan tersebut. Pertanyaan itu sebagai upaya menguji komitmen paslon terhadap sebuah permasalahan. Kepada Tempo, Ahmad mengatakan, debat bukan satu-satunya alat untuk memastikan komitmen paslon.

Menurut dia, debat capres lebih kepada manjaga budaya demokrasi saja. "Lebih simbolik juga," tutur dia. Debat kali melibatkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Debat pertama ini akan membahas tema tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat itu berlangsung di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada 12 Desember 2023.

Dia menyatakan akan ada pertanyaan perihal isu pelanggaran HAM berat dan komitmen paslon dalam penuntasan 12 pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. "Bisa saja," ujar dia, yang mengaku tidak ada persiapan khusus perihal debat tersebut. Debat kali ini melibatkan sebelas panelis dan dua moderator.

Adapun sebelas nama panelis itu, pakar ilmu politik Universitas Gajah Mada (UGM) Mada Sukmajati, pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana Rudi Rohi, ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro Lita Tyesta, pakar hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi, pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto.

Pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti, guru besar Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, guru besar studi agama UIN Sunan Kalijaga Al Makin, dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto, dan Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi.

Pakar hukum tata negara UNS Agus Riewanto, mengatakan proses karantina panelis karantina sudah dilakukan sejak hari ini hingga Rabu, 13 Desember 2023. Hari ini, kata dia, para panelis akan menandatangani pakta integritas tentang debat capres.

Selanjutnya, Agus mengatakan belum memastikan fungsi panelis yang tidak mendapat ruang untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon. "Nanti lihat dinamika yang berkembang dalam diskusi dengan tim panelis lain," ujar dia.

Pilihan Editor: Agus Rahardjo Jelaskan Alasan Ungkap Jokowi Minta Setop Kasus E-KTP