Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga melaporkan temuan tim mengenai adanya potensi data ganda dalam daftar pemilih tetap atau DPT kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tim menemukan adanya potensi data ganda sebanyak 1,6 juta dalam daftar pemilih tetap atau DPT.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sebanyak 1,6 juta itu terbesar ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setiap provinsi itu ada, potensi itu apakah benar atau tidak kami serahkan ke KPU," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Desember 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini mengelar rapat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan perwakilan partai politik (parpol) membahas pembukaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam rapat tersebut KPU memutuskan untuk membuka data NIK kepada parpol. Data NIK itu akan digunakan oleh parpol untuk melakukan cek dan menverifikasi data pemilih dalam DPT.
KPU sebelumnya hanya membolehkan parpol untuk melakukan cek data pemilih namun dengan pembatasan empat digit terakhir NIK ditutup dengan tanda bintang. Dengan adanya keputusan ini maka parpol diperbolehkan untuk melihat NIK secara keseluruhan.
Muzani melanjutkan potensi temuan tersebut didasarkan atas data DPT yang diterima tim BPN Prabowo-Sandi dari KPU. Data tersebut berisi sebanyak 186 juta DPT hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan pertama (DPTHP-1).
Karena itu, kata Muzani, mulai Jumat, 14 Desember 2018 tim BPN Prabowo-Sandiaga akan bertandang ke KPU untuk melakukan cek, validasi dan memverifikasi potensi data ganda tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan lewat mencocokan data DPT dengan NIK yang ada.
"Karena itu, kami besok akan bertandang ke kantor KPU untuk bersama-sama melakukan cek apakah itu benar atau tidak," kata Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dirinya akan menindaklanjuti laporan dari temuan potensi data ganda tersebut. Karena itu, besok tim KPU bersama Bawaslu serta partai peserta pemilu akan mengelar pertemuan untuk mencocokan data DPT dengan NIK. "Kami besok akan membuka diri, membuka data untuk bisa dicermati dan dilihat bersama-sama antara penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu," kata dia.
Foto 
