Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan makan bergizi gratis akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Ia mengklaim ada 413 kabupaten dan 93 kota semua provinsi yang mau berpartisipasi dalam program unggulan Presiden Prabowo itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tito mengatakan akan melihat kapasitas fiskal masing-masing daerah yang mau bergabung. Ia bercerita, dirinya sudah melakukan rapat virtual dengan seluruh sekretaris daerah dan sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau berpartisipasi lebih kurang Rp 2,3 triliun. Mulainya nanti bulan September. Setelah ada kepala daerah dilantik,nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, 17 Januari 2025.
Kementerian Dalam Negeri menghitung target 2.000 hingga 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai September dengan anggaran kabupaten/kota 2,3 triliun ditambah anggaran provinsi sekitar 2,5 triliun atau total Rp 4,8 triliun.
“Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” kata Tito.
Ada dua opsi keterlibatan pemerintah daerah dalam makan bergizi gratis. Pertama, pemda bisa membangun SPPG dan mendorong masyarakat memproduksi bahan baku. Kedua, pemda bisa menyalurkan anggaran ke sekolah untuk membuat infrastruktur yang kemudian dikelola sekolah.
“Tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, titik-titik yang kira-kira belum menjadi target. Mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu,” ujar Tito.
Kendati demikian, operasional makan bergizi gratis di sekolah akan tetap di bawah kendali Badan Gizi Nasional. Pihak pemda bisa terlibat dalam pengawasan dari inspektorat kabupaten/kota.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya sempat menyebutkan anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.
“Sekarang Rp 71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pada Selasa, 7 Januari 2025.
Foto 
