Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

TNI Tingkatkan Intensitas Patroli Udara dan Laut di Natuna

Kapal penjaga pantai Cina masuk ke Perairan Natuna beberapa hari lalu. Indonesia melayangkan protes diplomatik.

4 Januari 2020 | 10.25 WIB

Image of Tempo
Perbesar
KRI Teuku Umar-385 melakukan peran muka belakang usai mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Badan Keamanan Laut atau Bakamla sebelumnya menjelaskan adanya pelanggaran atas ZEE Indonesia, di perairan utara Natuna, pada Desember 2019, saat itu kapal penjaga pantai (coast guard) pemerintah Cina, muncul di perbatasan perairan. ANTARA/M Risyal Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia meningkatkan kesiapsiagaan merespons kondisi terkini di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan, peningkatan kesiapsiagaan itu dilakukan melalui kegiatan patroli dan deteksi dini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"TNI meningkatkan kegiatan penginderaan dan deteksi dini dengan meningkatkan intensitas pengintaian udara dengan menggunakan pesawat Boeing TNI AU dan pesawat patroli maritim TNI AL di atas Laut Natuna Utara," ujar Sisriadi saat dihubungi, pada Sabtu, 4 Januari 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kendati demikian, Sisradi tak menjelaskan lebih jauh ihwal peningkatan kegiataan patroli tersebut.

Sebagaimana diketahui, kapal penjaga pantai Cina masuk ke Perairan Natuna beberapa hari lalu. Pemerintah Indonesia pun sudah memanggil Duta Besar Cina untuk RI di Jakarta untuk melayangkan nota protes keberatan.

Menanggapi pemanggilan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menegaskan perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands), tidak jauh dari perairan Natuna, masih menjadi milik China.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Politik kemarin menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian atau lembaga lainnya untuk membicarakan konflik di Perairan Natuna.

Hasilnya, Indonesia menyatakan tak akan pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis titik sepihak yang dilakukan oleh Cina terkait permasalahan Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

TNI bahkan melalui Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur. Operasi itu dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.

Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus