Empat Penyeleksi KPU Rentan Konflik Kepentingan

Peserta pembekalan tim seleksi calon anggota KPU provinsi periode 2023-2028 di Jakarta, 5 Februari 2023. Kpu.go.id

Hurriyah mengatakan KPU semestinya tidak mengambil risiko dengan memilih anggota tim seleksi yang berasal dari TPD pada DKPP. Ia mengutip ketentuan Pasal 8 huruf f angka 7 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal ini mengatur bahwa anggota tim seleksi calon anggota KPU tidak sedang menjabat penyelenggara pemilu. 

Hurriyah berpendapat TPD memang bukan penyelenggara pemilu, melainkan organ ad hoc pada DKPP, yang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. 

“Proses perekrutan tim seleksi ini semestinya tidak hanya mengacu pada legal formal, tapi juga etika,” kata dia. “Seharusnya dipertimbangkan apakah pilihan itu bisa mencederai proses penyelenggaraan pemilu ataukah tidak.”

Menurut Hurriyah, proses pemilihan anggota tim seleksi anggota KPU daerah oleh KPU pusat ini seharusnya tetap memperhatikan rekam jejak calon anggota tim seleksi. Rekam jejak ini akan menjadi saringan untuk menghindari adanya kepentingan tertentu dalam seleksi anggota KPU daerah nantinya. 

“Termasuk untuk menjaga agar fenomena representasi organisasi masyarakat tidak mendahului aspek kompetensi dan independensi tim seleksi,” ujar Hurriyah.

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU, Parsadaan Harahap, mengatakan lembaganya telah memberi masa tanggap selama tiga hari kepada publik terhadap anggota tim seleksi calon anggota KPU. Masukan publik yang banyak disampaikan ke KPU adalah adanya calon anggota tim seleksi yang terafilitasi dengan partai politik. 

“Ada yang kami ganti, salah satunya dari Bengkulu. Setelah ditelurusi, suaminya anggota KPU,” kata Parsadaan.

Parsadaan mengatakan lembaganya akan menelusuri informasi adanya anggota tim seleksi calon anggota KPU provinsi yang berlatar belakang TPD pada DKPP. Dia belum dapat menyimpulkan sikap lembaganya dengan keberadaan TPD sebagai anggota tim seleksi. Namun ia menegaskan bahwa memang semestinya KPU menghindari adanya anggota tim seleksi yang berkaitan dengan proses kepemiluan. “Kami sebenarnya menghindari itu karena yang kami cari adalah orang yang tidak terlibat dalam kegiatan kepemiluan, seperti tokoh masyarakat, akademikus, dan profesional."

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, mengatakan lembaganya mengawasi proses perekrutan anggota tim seleksi calon anggota KPU provinsi pada 16-30 Januari lalu. Hasil pengawasan itu, kata dia, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran.

“Tidak ada aturan di peraturan DKPP yang melarang TPD menjadi anggota tim seleksi,” kata Fuadi. 

Menurut Fuadi, Bawaslu mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. Pasal 11 ayat 3 Peraturan DKPP ini mengatur syarat pemberhentian TPD, yaitu ketika melanggar sumpah jabatan dan berhalangan tetap atau tidak mampu menjalankan tugas. Syarat selanjutnya, tidak menghadiri sidang pemeriksaan selama tiga hari, dipidana, menghambat pemeriksaan, tidak menjalankan tugas, serta melanggar kode etik. 

“Dilihat dari ketentuan pemberhentian itu, tidak ada masalah kalau TPD menjadi tim seleksi,” kata Fuadi.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, sependapat dengan Fuadi. Heddy menjelaskan, tidak ada larangan anggota TPD menjadi anggota tim seleksi calon anggota KPU provinsi. “Memang benar pemeriksa daerah sebagai ad hoc DKPP. Tapi mereka tidak mendapat honor,” kata Heddy. 

IMAM HAMDI