Yang Berancang & Dirancang

NOVEMBER ini merupakan awal kesibukan bagi Bappeda (Badan Perancang Pembangunan Daerah). Sebab proyek-proyek pembangunan daerah biasanya sudah harus diusulkan bulan ini --jauh sebelum berakhirnya tahun anggaran pada setiap 31 Maret. Untuk itu para Ketua Bappeda diikut-sertakan dalam raker gubernur pekan lalu, 6-7 November, di Jakarta. Sebelumnya para Ketua Bappeda juga hadir dalam konsultasi rutin dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), 27 Oktober - 4 November. "Konsultasi rutin itu dilakukan seminggu sampai 10 hari menjelang persiapan rencana tahunan untuk tahun mendatang," kata Wakil Ketua Bappenas J.B. Soemarlin. Berdasarkan Keppres 14/1974, Bappeda dibentuk di semua daerah tingkat 1. Enam tahun kemudian kedudukannya dipertegas sebagai aparat pemda, langsung di bawah gubernur. Kaitan Bappeda dengan Bappenas hanya bersifat konsultatif fungsional. "Setiap saat Bappeda dapat langsung berkonsultasi dengan Bappenas--sepanjang ia melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perancang dan pengendali pembangunan daerah," tambah Soemarlin. Di akhir tahun, orang-orang Bappeda mulai "nguping" ke Jakarta, antara lain untuk mengetahui berapa daerah mendapat alokasi anggaran dari Bappenas dalam APBN mendatang. Selain itu mereka juga masih harus menyusun perubahan anggaran, merancang APBD tahun berikumya, memonitor proyek-proyek sektoral. Di Ja-Teng ada kesibukan memonitor "enam sukses". Yaitu sukses di bidang produksi pangan, program inpres, program BUUD/KUD, kebijaksanaan kependudukan, pemasyarakatan P4 dan pelaksanaan Knop 15. Kesibukan seperti itu nampaknya tak sepadan dengan jumlah tenaga yang hanya 25 orang (termasuk ketuanya, Drs. Adnan Widodo). Perguruan Tinggi Kesulitan tenaga paling menyolok dialami Bappeda Kal-Bar. Saat ini tenaga yang ada hanya 50 orang (dari ketua sampai tukang ketik) padahal yang dibutuhkan sekitar 80 orang. Bisa dimaklum kalau Soemarlin mengakui masih adanya beberapa Bappeda yang kurang mampu merancang pembangunan daerah. Seperti halnya Bappeda di beberapa daerah, Bappeda Ja-Bar menerima sumbangan pikiran dari beberapa perguruan tinggi. Misalnya pokok pikiran mengenai Teknologi Tepat-guna dari Pusat Teknologi Pembangunan (ITB), penanggulangan ekologi dari Lernbaga Ekologi (Unpad) atau tentang rotasi pertanian, sumbangan almarhum Prof. Ir. Anwas Adiwilaga, guru besar Unpad. Selama ini ' tumpang-tindih antara proyek daerah dan pusat sedapat mungkin dihindari. Selain lewat konsul- tasi dengan Bappenas, juga harus menaati prinsip bahwa Bappeda adalah instansi tertinggi dalam perencanaan pembangunan di daerah. "Artinya, baik rencana pusat maupun daerah harus diketahui oleh Bappeda," kata Ir. Herbowo, Ketua Bappeda DKI. "Tapi nyatanya mekanisme seperti itu belum jalan 100%. Ada saja proyek yang tahu-tahu muncul begitu saja. Dan ini terjadi di semua daerah," tambah Herbowo akhir pekan lalu. Harapan seperti itu ditunjang oleh Drs. Purnomo Hadi, Wakil Ketua Bappeda DIY. Bahkan Pramono mengharapkan agar peranan kepala daerah tingkat II dalam mengawasi proyek nasional yang ada di daerahnya dipertegas. "Di DIY ada bupati yang tidak tahu-menahu mengenai proyek seperti ini, karena bupati tidak mendapat tempat yang jelas," kata Pramono "Setidaknya pimpinan proyek melaporkan perkembangannya kepada bupati atau walikota. Selama ini bupati hanya menerima laporan kalau ada kesulitan pembebasan tanah," tambahnya. Tapi aturan seperti itu belum ada. Daftar Keinginan Bekas Ketua Bappeda Ja-Tim, Soebandono Benjamin Riedi, juga setuju. "Dan jangan sampai perencanaan pelebaran jalan misalnya tidak sinkron dengan perencanaan PLN, hingga banyak tiang listrik berdiri di tengah jalan," katanya sambil tersenyum. Ja-Tim nampaknya satu-satunya daerah yang mulai membentuk Bappeda untuk seluruh daerah tingkat II seperti yang juga ditetapkan dalam Keppres 21/l980 Selepas memimpin rapat pimpinan daerah akhir bulan lalu, Gubernur Soenandar melantik 37 Ketua Bappeda Tingkat 1I se Ja-Tim. DPRD Sum-Ut sejak dua tahun anggaran terakhir ini menyampaikan usulan proyek yang lengkap, dalam sebuah buku yang berisi 770 proyek (termasuk usul masyarakat secara langsung), yang disebut "Daftar Keinginan". Ini memang agak lain dari DPRD di daerah lain. "Dalam APBD 1980/81, tak kurang dari 140 usulan proyek kami masuk," kata Wakil Ketua DPRD Sum-Ut, Drs. B.M. Silitonga.