Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi soal indikasi korupsi pada empat dana pensiun atau Dapen selain PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Ia menyebut dugaan tersebut sudah mencuat sejak lama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dapen ini ibarat bom waktu, banyak yang kinerjanya sudah mencurigakan sejak lama, termasuk imbal hasil, penempatan investasi dan tata kelola," tuturnya saat dihubungi, Rabu, 6 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menginvestigasi empat Dapen tersebut. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya mengatakan ada 22 Dapen dengan rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 persen.
Dari 22 Dapen itu, sebanyak16 di antaranya yang imbal hasil atau yield investasinya di bawah 6 persen, bahkan ada yang 1 hingga 2 persen seperti Pelindo. Menurut Kementerian BUMN, angka 2 persen itu tak masuk akal dan pasti ada sesuatu.
Bhima pun tak habis pikir dengan instrumen investasi yang hanya bisa menghasilkan yield tak sampai 2 persen. Padahal, kata dia, Dapen tidak perlu susah-susah memilih produk investasi. Ia lalu mencontohkan, Dapen bisa dengan mudah menempatkan dananya di instrumen surat utang pemerintah (SBN). Imbal hasilnya otomatis bisa di atas 6 persen.
Selain itu, ia menggarisbawahi, surat utang pemerintah adalah instrumen investasi yang sangat aman. "Ini ada Dapen yang nyangkut di saham gorengan, dan harus dilacak karena skema nya mirip kasus Asabri dan Jiwasraya," ucapnya.
Karena itu, ia mendorong agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaudit para pengelola Dapen yang tak amanah tersebut. Audit yang dia sarankan meliputi pemeriksaan apakah ada permainan dengan manajer investasi, atau perusahaan yang sahamnya dimiliki Dapen bermasalah.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan dana pensiun yang terindikasi salah investasi atau korupsi mencapai Rp 9,5 triliun. Terhadap dana yang dikorupsi, Erick menyampaikan sudah ada penindakan.
"Yang salah investasi karena pengaruh pasar (yang tidak menentu), kami dorong tiga sampai lima tahun transisi penyehatan," ujar Erick Thohir ketika ditemui wartawan di Kantor Kementerian BUMN pada Kamis, 25 Mei 2023.
RIANI SANUSI PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: 4 Dapen Terindikasi Korupsi Selain Pelindo Bakal Diinvestigasi, Wamen BUMN: Yield 1,9 Persen Gak Masuk Akal
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
