Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan skema program imunisasi vaksin covid pemerintah dan mandiri. "Aturan rinci untuk kedua skema tersebut akan segera diterbitkan dalam satu, dua minggu ke depan," ujarnya, Ahad 6 Desember 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ahad malam sekitar pukul 21.00 WIB, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Anti virus tersebut dikirim Sinovac Biotech Ltd dari Beijing menggunakan kontainer berpendingin buatan Envirotainer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Joko Widodo menyatakan vaksin tersebut akan digunakan untuk program imunisasi Covid-19. Pemerintah berencana memberikan vaksin kepada sekitar 107 orang dengan kebutuhan dosis hingga 247 juta.
Sinovac menjadi salah satu penyuplai kebutuhan tersebut. Pemerintah berkomitmen mendatangkan hampir 150 juta dosis vaksin dari Sinovac untuk program imunisasi Covid-19, baik untuk program pemerintah maupun vaksinasi mandiri.
Jokowi menuturkan masih mengupayakan untuk mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin siap pakai tambahan pada Januari 2021. "Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Biofarma," tuturnya.
PT Bio Farma menjadi satu-satunya perusahaan yang bertanggung jawab mendatangkan vaksin Covid-19. Perusahaan akan menyimpan vaksin jadi serta mengolah bahan baku di fasilitas mereka di Bandung, Jawa Barat. Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, sebelumnya menyatakan kemampuan produksi vaksin Biofarma mencapai 250 juta dosis per tahun.
Jokowi menyatakan meski vaksin telah tiba di dalam negeri, program imunisasi masih menunggu lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa pemberian izin penggunaan dalam keadaan darurat. BPOM hingga kini masih mengkaji keamanan dan efektivitas vaksin Sinovac.
Presiden ingin memastikan vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat terjamin keamanan dan efektivitasnya. "Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai," kata dia.
Sembari menunggu izin tersebut pemerintah menyiapkan sistem distribusi hingga ke daerah, menyediakan peralatan pendukung, serta melatih sumber daya manusianya. Sejak beberapa bulan lalu sejumlah simulasi vaksinasi telah digelar di beberapa daerah. Jokowi menekankan pentingnya simulasi agar saat imunisasi dimulai, semuanya dalam keadaan siap.
Jokowi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan meski vaksin telah tersedia. Pasalnya kegiatan imunisasi tak bisa dilakukan serentak. Disiplin terhadap protokol kesehatan sangat dibutuhkan.
"Saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi," katanya
Selain dari Sinovac, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan akan menggunakan vaksin dari lima perusahaan lainnya. Hal ini tertuang Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Menetapkan jenis vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd., sebagai jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," ujarnya dalam beleid yang diparaf 3 Desember lalu itu.
Terawan mengatakan penggunaan vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari BPOM. Nantinya vaksin tersebut dapat digunakan untuk imunisasi program pemerintah maupun vaksinasi mandiri.
CAESAR AKBAR | DEWI NURITA | VINDRY FLORENTIN
Foto 
