Ali Berawi Mundur dari Otorita IKN setelah Viral IKN Diprediksi Mangkrak

TEMPO.CO, Jakarta - Mohammed Ali Berawi selaku Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital mundur dari Otorita IKN. Ia merupakan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) yang dikukuhkan pada Rabu, 30 Maret 2022.

Ali Berawi Mundur atas Perintah Universitas Indonesia

Ali Berawi telah bertugas di Otorita IKN sejak Maret 2022 karena mendapat penugasan dari Universitas Indonesia. Setelah menjalankan perannya sebagai pegawai proyek IKN selama tiga tahun, Ali Berawi mundur menjadi Otorita IKN setelah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mendapat surat dari Dekan Fakultas Teknik UI terkait penarikan tugas deputi tersebut. 

"Alasannya di situ (disampaikan, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia kembali," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025.

Ali Berawi dapat ditarik mundur oleh UI karena sejak awal keanggotaan Otorita IKN didapatkan dari beragam lembaga. Sebagai lembaga baru, Otorita IKN merupakan organisasi dengan komposisi pegawai yang direkrut dari kementerian atau lembaga pemerintah dan institusi lainnya, termasuk pemerintah daerah dan swasta.

"Itu bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian PANRB," ujar Basuki.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menjelaskan bila Ali Berawi diminta kembali untuk menjalankan tugas sebagai dosen aktif pada semester genap.

“Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 tanggal 7 Februari 2025, mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof. M. Ali Berawi untuk kembali bertugas melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mulai efektif pada semester genap Tahun Ajar 2024/2025,” ujar Troy dalam keterangan resmi pada Selasa, 11 Februari 2025.

IKN Diprediksi Mangkrak

Kabar mundurnya Ali Berawi muncul di saat isu mangkraknya proyek IKN menguak ke publik akibat pemblokiran anggaran IKN. Mundurnya Ali Berawi untuk kembali menjadi pengajar di UI dinilai menjadi kabar negatif yang menyertai rentetan isu kegagalan pembangunan IKN. 

Isu anggaran proyek IKN mengalami pemblokiran saat Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan belum ada anggaran yang direalisasikan untuk IKN. Saat ini, Dody tengah mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipotong menjadi Rp 29,57 triliun imbas dari instruksi efisiensi Presiden Prabowo.

“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024. “Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri,” katanya, melanjutkan.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan bahwa seluruh dana dalam konteks anggaran untuk pembangunan IKN yang diblokir merupakan anggaran pembangunan pada 2025. Pada tahun lalu, ada sejumlah pekerjaan multiyears contract (MCY) yang sudah melakukan pembayaran uang muka dan progres pembangunan.

“Nanti dalam MYC itu ada persentase yang akan dibayarkan setelah progres di 2024. Yang uang muka kemarin berarti uang muka itu bisa dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan di tahun 2025,” ujarnya.

Troy ikut menanggapi berita soal mangkraknya proyek IKN. Troy mengungkapkan bila pembangunan IKN tetap berjalan. Otorita IKN tetap melaksanakan pembangunan IKN sesuai dengan arahan Prabowo. Troy mengatakan, “Ini (isu IKN mangkrak) tidak betul. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.”

Troy menjelaskan bahwa program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan masuk ke tahap dua.

“Program pembangunan IKN tahap dua (2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” ujar Troy.

Troy menyebut pembangunan IKN difokuskan untuk membangun ekosistem yudisial dan legislatif bersama dengan infrastruktur lainnya. Pemerintah telah menerapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN dengan skema pembiayaan yang mencakup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebanyak Rp 60,93 triliun, dan investasi swasta diproyeksikan telah mencapai Rp 6,49 triliun hingga Februari 2025.

Riri Rahayu, Sapto Yunus, dan Hendrik Khoirul Muhid berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Setelah Ali Berawi Mengundurkan Diri dari Otorita IKN