Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengkritik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dianggapnya lebih mengutamakan kebijakan mantan Presiden Joko Widodo daripada Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan itu, kata Fahmy, berkaitan dengan penggunaan energi fosil daripada energi baru terbarukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ada kecenderungan Bahlil lebih mengutamakan kebijakan Presiden Jokowi ketimbang komitmen Presiden Prabowo. Kebijakan itu di antaranya lebih mengutamakan Energi Fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih berpihak pada kelas atas daripada wong cilik,” kata Fahmy dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fahmy mengatakan dalam pidato pelantikan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan komitmennya untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan EBT. Rencana itu akan ditempuh Prabowo dengan menggunakan sumber energi murah di Indonesia dalam waktu 4-5 tahun. “Bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan energi fosil,” kata dia.
Fahmy mencontohkan Bahlil pernah menginstruksikan untuk menggenjot produksi minyak dan gas di hulu. Padahal, kata dia, investor sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi. “Padahal, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi,” kata dia.
Contoh lain, kata Fahmy, ialah ketika Prabowo ingin menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dalam waktu 10 tahun. Menurut dia, Bahlil justru mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan produksi batu bara. “Kebijakan Bahlil ini selaras dengan kebijakan Jokowi untuk menggenjot produksi batubara. Bahkan Jokowi memberikan konsesi tambang batubara kepada Organisasi Keagamaan untuk meningkatkan produksi batubara,” ujarnya.
Tidak hanya itu, menurut Fahmy Bahlil juga hendak membuat kebijakan ojek online dilarang pakai BBM Subsidi dengan alasan memiliki sepeda motor untuk usaha. Padahal, kata dia, pengendara ojek adalah masyarakat bawah, yang termasuk golongan rentan miskin. “Ironis memang kebijakan pelarangan ojek pakai BBM bersubsidi tidak sesuai dengan komitmen Prabowo, yang selalu pro wong cilik,” kata Fahmy.
Karena itu, Fahmy mengatakan kebijakan Bahlil ini kalau diteruskan akan mencederai komitmen Presiden Prabowo. Ia juga mengusulkan agar Prabowo mengevaluasi Bahlil sebagai Menteri ESDM. “Ada urgensi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut. Kalau ternyata bertentangan dengan komitmen Prabowo, jangan segan-segan untuk mencopot Bahlil dengan mengganti Menteri ESDM baru, yang sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.
Pilihan editor: Kementerian Agraria Siapkan Aturan Mencegah Alih Fungsi Lahan
Foto 
