Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan investor asal Vietnam, TH Group meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk mendukung produksi susu dalam program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia menyebut, saat ini lahan yang tersedia baru 3.000 hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saat ini baru ada 3.000 hektare. Mereka (Kementan) mengundang investornya satu hamparan 10.000 hektare,” ujar Parman dalam acara FGD “Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah”, Kamis, 24 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Parman menjelaskan, 3.000 hektare lahan yang tersedia itu merupakan bagian dari total 6.000 hektare lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang siap digunakan. Parman menyebut, pemeirntah sudah menggunakan 1.550 hektare lahan untuk program reforma agraria yang berada di Poso, Sulawesi Tengah. “Sisanya sudah terpakai, tinggal 3.000 hektare. Jadi memang cocok karena ketinggian 1.100 mdpl,” kata dia.
Saat ini menurutnya, Bank Tanah sedang menyiapkan sisa lahan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun, ia tak menyebutkan secara detail bagaimana skema pemenuhannya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama TH Group berkunjung ke Kabupaten Poso untuk mempersiapkan pembangunan industri susu di Napu, Kabupaten Poso. TH Group merupakan salah satu pabrik susu terbesar asal Vietnam.
Amran menyebut, pembangunan industri sapi perah dan pengolahan susu di Kabupaten Poso ini ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. “Kami mendapatkan arahan dari presiden dan presiden terpilih, untuk membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu," katanya saat meninjau lahan milik Bank Tanah di Napu, Poso.” ujar Amran dilansir dari Antara, Rabu, 25 September 2024.
Ia menyebut, jika investasi ini berjalan lancar, produksi susu dari industri susu di Poso ini bisa mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga limpa tahun ke depan. Sedangkan, saat ini Indonesia masih memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, dengan masukan produk susu dari luar negeri sebanyak 3,7 juta ton. "Ini artinya, kita memenuhi setengah kebutuhan impor per tahun," kata Amran.
Ia berharap, pemerintah daerah dan pengambil kebijakan terkait, menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program tersebut. Sehingga perlu dilakukan akselerasi agar investor ini tidak pindah ke lain hati.
