Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Bulog Bidik Serap 3 Juta Ton Beras per April 2025, Mayoritas dari Perpadi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan mayoritas dari target itu akan diserap Bulog melalui Perpadi.

10 Februari 2025 | 18.21 WIB

Pekerja menata beras di Gudang Bulog, kawasan pergudangan Bulog Sunter Timur, Jakarta, Senin 4 November 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan
Perbesar
Pekerja menata beras di Gudang Bulog, kawasan pergudangan Bulog Sunter Timur, Jakarta, Senin 4 November 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah ingin Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyerap 3 juta ton setara beras saat puncak panen raya hingga April 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan mayoritas dari target itu akan diserap Bulog melalui Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Alhamdulillah, hari ini kita sepakat serap setara beras 2,1 juta ton dengan seluruh penggilingan se-Indonesia. Target kami adalah 3 juta ton," ujar Amran Sulaiman usai rapat dengan Perpadi di Kementerian Pertanian, pada Senin, 10 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Amran Sulaiman menegaskan target penyerapan melalui Perpadi itu termasuk ke dalam target 3 juta ton setara beras. 

Sementara sisa dari target tersebut, Amran Sulaiman berujar, akan dipenuhi oleh pengadaan langsung dari Perum Bulog. "Jadi tinggal 900 (ribu ton) nanti itu diadakan langsung oleh Bulog," kata Amran Sulaiman. Sementara itu, Bulog mencatat data serapan beras terkini baru sebesar 45 ribu ton dari target yang dibidik sebesar 3 juta ton sampai April 2025. 

Kendati realisasinya demikian, Amran Sulaiman tetap optimistis bisa mencapai target penyerapan beras 3 juta ton demi mewujudkan gagasan swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Amran Sulaiman juga menggandeng Kepala Badan Reserse Kriminal  Komisaris Jenderal Wahyu Widada untuk memastikan tak ada penyimpangan di lapangan. 

Menurut Amran Sulaiman, Polri akan mengawal penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram. Amran Sulaiman mengemukakan pengawalan itu diperlukan karena masih banyak laporan dari masyarakat soal pelanggaran HPP gabah oleh pembeli padi. "Itu yang dikawal kepolisian. Karena kesepakatan kita adalah Rp 6.500 diserap bukan saja Bulog, tapi semua pihak. Supaya apa? Kesejahteraan petani jangan jatuh," ucap Amran Sulaiman.

  

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus