Covid-19 Disebut Bisa Picu Krisis Pangan, Jokowi ke Kepala Daerah: Hati-hati

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan peringatan dari Organisasi Pangan dan Agrikultur alias FAO bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan.

"Dalam hal ketersediaan pangan, saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Ketersediaan data yang valid sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Segera perkuat data informasi pangan," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis, 22 Oktober 2020.

Menurut dia, pemerintah pusat sudah membuat pusat informasi harga pangan strategis. Ia berharap pemerintah daerah mengembangkan jenis data dan informasi penting lainnya.

Jokowi mengatakan data produksi dan konsumsi yang akurat sangat penting. Sebab, berdasarkan data tersebut, pemerintah bisa mengetahui lebih cepat provinsi mana saja yang kekurangan dan mana provinsi uang kelebihan.

Berdasarkan data tersebut pun perdagangan antar daerah bisa didorong dan kerja sama antar daerah bisa diperkuat.

"Sinergikan dengan data-data yang ada di daerah. Buat neraca pangan yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa kita cepat dapat atasi," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, dia mengatakan kondisi perekonomian pada 2020 sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah," ujar dia.

Jokowi berujar inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Ia berujar keseimbangan pasokan dan permintaan menjadi sangat penting.

"Agar saat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan pada harga-harga," tutur dia.

Karena itu, kata dia, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berfokus kepada tindakan pengendalian harga, namun juga menjaga daya beli masyarakat. Serta, memastikan para produsen, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pangan juga bisa bergerak.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Jokowi berujar pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat transfer tunai seperti Program Keluarga Harapan, BLT Tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, serta bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.

Presiden berharap berbagai skema bansos tersebut bisa meningkatkan produksi rumah tangga, menaikkan kembali permintaan dan akhirnya mendorong tumbuhnya pasokan. Ia berharap apa yang telah dilakukan pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD.

CAESAR AKBAR