Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) melaporkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ke Bareskrim Mabes Polri hari ini Rabu 20 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Umum Sekarga Dwi Yulianta mengatakan, pengurus Sekarga melaporkan bos maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu dengan dugaan tindakan pidana kejahatan. "Terkait secara sepihak menghentikan dan melakukan pemotongan iuran karyawan," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu 20 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dwi menjelaskan, manajemen Garuda Indonesia (Persero) secara sepihak telah menghentikan iuran untuk kepentingan serikat karyawan Garuda Indonesia per 27 November 2023.
Dwi mengatakan, manajemen PT Garuda indonesia Persero Tbk. melakukan penghentian secara sepihak pemotongan iuran anggota Sekarga yang biasa dilakukan pemotongan Iuran dari Gaji Karyawan pada setiap bulan. "Namun per tanggal 27 November 2023 manajemen menghentikan pemotongan iuran tersebut dan akibatnya kegiatan organisasi Sekarga terhambat," kata Dwi.
Sementara itu, ujar Dwi, ada perlakuan yang berbeda terhadap dua Serikat Profesi yang ada di tubuh Garuda yaitu Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin ( Ikagi), yakni manajemen tetap melakukan pemotongan uuran anggota mereka. "Menjadi pertanyaan besar, mengapa hanya pemotongan Iuran anggota Sekarga yang dihentikan," kata Dwi.
Seharusnya, kata Dwi, manajemen patuh terhadap aturan tentang pemotongan Iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 187/MEN/X/2004 Tentang Pemotongan Iuran Anggota Serikat Pekerja dan patuh terhadap Pasal 9 Ayat(3) Perjanj9an Kerja Bersama (PKB).
Dugaan PT Garuda Indonesia menghalang-halangi kegiatan Sekarga
Pengurus Sekarga didampingi tim kuasa hukum Fikri Lubis dan Tomy Tampatty dari kantor Advocates & Legal resmi melaporkan Irfan ke Bareskrim Mabes Polri hari ini. "Kita menduga tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Jo Pasal 43 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja," kata Tomy saat dihubungi Tempo.
Menurut Tomy, dugaan tindak pidana kejahatan tersebut jelas dilakukan karena melanggar pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Nomor: 187/MEN/X/2004 Tentang Pemotongan Iuran Serikat PekerjaAnggota:
Pasal ( 2 ) Keputusan Menteri Nomor: 187/MEN/X/2004
Ayat (1) Keuangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersumber dari:
a. Iuran Anggota yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
b. Hasil usaha yang sah dan;
c. Bantuan Anggota atau Pihak lain yang tidak mengikat.
Pasal (3) Keputusan Menteri Nomor: 187/MEN/X/2004
Ayat (1) Pembayaran Iuran anggota dapat dilakukan melalui pemotongan upah setiap bulan. Ayat (2) Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) dilakukan olehPerusahaan/Pengusaha.
Ayat (3) Pelaksanaan pemungutan Iuran Anggota Serikat Pekerja/Seikat Buruh di luar Perusahaan dilakukan oleh Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan.
Pasal (9) Ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama/PKB:
Ayat (3)Perusahaan dapat melaksanakan pemotongan Gaji dan atau potongan lainnya untuk Iuran bulanan Pegawai yang menjadi Anggota Sekarga atas dasar Surat Kuasa Pegawai, kemudian uang Iuran tersebut akan dimasukan dalam rekening Sekarga.
"Patut diduga manajemen PT Garuda Indonesia melakukan tindakan menghalang-halangi kegiatan Sekarga dan tindakan tersebut adalah tindakan pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Jo Pasal 43 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pelaku dapat dipidana," kata Tomy.
JONIANSYAH HARDJONO
Foto 
