Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Burhanuddin Abdullah mengatakan 36 persen kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh satu persen kelompok saja. Menurut dia, pandangan ekonomi ini tidak berubah sejak era kepemimpinan Soeharto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi betapa terbelahnya kita. Dari dulu sampai sekarang belum berubah," ucap Burhanudin dalam acara Sarasehan Ulama NU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menggambarkan ketimpangan perekonomian yang terjadi di Indonesia seperti sebuah kuadran yang dibagi dua. Maka, yang paling dekat dengan titik nol adalah kelompok masayarakat yang kumuh, miskin, kurang pengetahuan, dan tidak sekolah. “Semua berkumpul di situ."
Sementara di sisi lainnya, kata Burhanuddin, yang hanya terdiri dari satu persen saja disi dengan orang-orang dengan perekonomian modern yang berfokus pada pasar internasional, dan padat akan pengetahuan. “Nah yang di sini jumlahnya kecil sekali,” tuturnya.
Burhanuddin menyebutkan kondisi ini tidak berubah sejak orde lama. Pada tahun 1990-an, dalam laporan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikoesoemo mengatakan kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh setengah persen dari total populasi penduduk. “Dan kini terjadi satu persen menguasai 36 persen tanah kekayaan indonesia."
Selain dihadapkan pada ketimpangan ekonomi, mantan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran juga mengatakan saat ini Indonesia juga tengah mengalami deindustrialisasi. Pada akhir tahun 1996, peran industri dalam negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sempat menyentuh angka 29 persen.
Angka tersebut hampir membuat Indonesia masuk ke dalam kategori negara Industri, jika mengacu pada data United Nation Indutrial Development Organization (UNIDO). Sayangnya, kata dia, selama 25 tahun terakhir ini kontribusi industri terhadap PDB terus menurun setiap tahunnya hingga di angka 18 persen.
“Itu kembali ke tahun 31 di zaman Soeharto,” ucapnya.
Dengan kondisi ekonomi yang ia gambarkan, Burhanuddin berpendapat bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi solusi. Menurut dia, kunci permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini adalah kurangnya keahlian serta ketidakmampuan sumber daya manusia dalam pemberdayaan saing.
“Maka program di awal kita kasih makan anak didik kita. Dari ibu hamil sampai sekolah SMA. Supaya di tahun 2045 nanti generasi kita sehat kuat dan mampu bersaing,” ujarnya.
Foto 
