Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi kreatif konfrontatif oleh Koalisi Demokrasi Energi yang terdiri dari Greenpeace, Enter Nusantara dan 350 Indonesia untuk menyambut Hari Listrik Nasional, menyerukan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar tidak membatasi kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap bagi masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam aksi teatrikal menggunakan replika cerobong PLTU dan panel surya bertujuan untuk menyerukan kepada PLN, sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara, agar tidak membatasi kapasitas pemasangan surya atap bagi masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aturan ini tertuang dalam memo internal PLN, yang kemudian diakomodir oleh Kementerian ESDM, sehingga mereka berencana untuk merevisi Permen No 26/2021 tentang PLTS Atap.
Rencana revisi tersebut mengubah ketentuan yang semula kapasitas terpasang PLTS atap 100 persen dari daya tersambung pelanggan PLTS atap, menjadi mengikuti kuota pengembangan PLTS atap.
Dalam pantauan Tempo, koalisi demokrasi energi awalnya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan aspirasinya sehingga terdapat perdebatan antara pihak PLN dan Aktivis, selang beberapa waktu mereka menerima secara terpaksa untuk hak aspirasi warga.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hadi Priyanto mengatakan aspirasinya di terima oleh Unit Pelaksana Teknis (K3L) PLN. “Karena ini bukan pihak yang berwenang yang mengurusi PLTS atap, jadi kami tidak mendapatkan jawaban yang cukup lugas soal komitmennya,” kata dia kepada Tempo di Gedung Pusat PLN, Jakarta Selatan pada Kamis, 26 Oktober 2023.
Koalisi demokrasi energi sudah mendesak untuk tidak membatasi PLTS atap, “Tapi memang ya menurut mereka, cuma iya-iya aja gitu,” kata Hadi. “Mereka malah berpatokan kepada NZS atau net zero emission yang sudah mereka keluarkan. Target ZE yang mereka keluarkan itu kan di tahun 2060 dan mulai pensiun dini PLTU batu bara itu mulai dari tahun 2030."
Hadi menegaskan komitmen itu sangat lemah yang sudah ditetapkan dengan PLN, “Kami butuh komitmen yang lebih ambisius, untuk transisi energi,” ujar dia.
“Kami masih punya PR untuk terus memantau kinerja PLN dan melihat kembali komitmen mereka untuk soal pembatasan plts atap. Apakah dalam beberapa waktu ke depan, itu akan direvisi kembali aturan internalnya atau seperti apa?,” ucap Hadi.
Aktivis akan memantau lebih dalam lagi, jika tidak ada perubahan akan dilakukan kembali aksinya dan mungkin lebih mendesak. Menagih komitmen mereka melalui kegiatan serupa ataupun kegiatan yang secara langsung.
NINDA DWI RAMADHANI
Pilihan Editor: Cara Mudah Cek Keaslian Sepatu Nike
Foto 
