Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membahas mengenai dana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dana itu merupakan bagian dari kemitraan transisi energi yang adil (JETP) sebesar US$ 20 miliar atau Rp 306,42 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada satu (PLTU) yang sudah mau segera kita kerjakan (pensiun dini), tapi kan kita nunggu uangnya dari konsorsium," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 18 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai informasi, JETP dihasilkan negara-negara maju G7+ yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Rincian pendanaannya berasal dari Internasional Partner Group (IPG) dan The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) masing-masing sebesar US$ 10 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya menyebut pensiun dini PLTU akan menjadi program prioritas dalam JETP. Adapun rencana investasi (CIPP) rencananya dipublikasikan pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Namun, dinukil dari Reuters, pejabat yang bertanggung jawab menyusun CIPP mengatakan jadwal publikasi ditunda karena data tambahan. Penundaan tersebut hingga akhir tahun.
Penundaan itu juga memungkinkan para ahli memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan jalur yang kredibel untuk transisi sektor listrik.
Meskipun begitu, pemerintah dan mitra JETP telah menerima draf rencana tersebut. Tetapi, detailnya tidak akan dipublikasikan hingga pemerintah meninjaunya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan uang pensiun dini PLTU belum jelas hingga sekarang. Ditanya soal JETP, dia menjawab "justru itu, kita malah diberitakan kita yang mundur, padahal dari mereka yang nggak jelas."
AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU | MOH KHORY ALFARIZI | REUTERS
Foto 
