Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Politikus Partai Demokrat A.P.A Timo Pangerang diduga merangkap jabatan sebagai kader partai dan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain sebagai anggota Badan LPS, Timo Pengerang diduga menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati/dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam Satgas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrat 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keterangan posisi Timo Pangerang itu tertuang dalam warkat Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat tentang Satgas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrat Tahun 2024 dengan nomor 16/SK/DPP.PD/IV/2024 tertanggal 16 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dijelaskan bahwa anggota Badan Supervisi LPS bisa diangkat apabila bukan pengurus partai politik. “Bukan pengurus partai politik saat pencalonan, tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan,” bunyi UU itu dalam Pasal 89B.
Sementara itu, dalam Pasal 89C poin 6 dijelaskan bahwa anggota Badan Supervisi LPS dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah Timo Pangerang adanya benturan konflik kepentingan antara menjadi anggota Badan Supervisi LPS dengan partai. Dia menyebut Timo sudah mengundurkan diri dari partai sejak mengikuti proses seleksi anggota Badan Supervisi LPS di DPR. “Sudah mengundurkan diri dari partai sejak ikut proses itu,” kata Herzaky saat dihubungi pada Senin, 15 Juli 2024.
Selain itu, Herzaky mengatakan Timo Pangerang telah berpengalaman 14 tahun berkarier di perbankan. “Pernah jadi pimpinan Komisi XI DPR 2009-2014,” kata dia.
Sementara itu, Herzaky tak merespons saat diminta tanggapan atas posisi Timo Pangerang yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati/dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam Satgas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrat 2024. “Belum pernah lihat SK-nya malah,” kata dia.
Tempo telah menghubungi Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Satgas Pemilihan Kepala Daerah Partai Demokrat untuk meminta keterangan atas posisi Timo Pangerang. Namun, Herman Khaeron belum merespons pesan Tempo.
Selain itu, Tempo juga telah menghubungi Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara untuk meminta penjelasan atas pencalonan dan posisi Timo Pangerang sebagai anggota Badan Supervisi LPS. Namun, Amir Uskara juga tak merespons pesan Tempo.
Pada Desember 2023, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan tujuh anggota Badan Supervisi LPS periode 2023-2024. Tujuh nama itu di antaranya Farid Azhar Nasution, A.P.A. Timo Pangerang, Agung Ardhianto, Suhaji Lestiadi, Eko Kusnadi, Tauhid Ahmad, dan Peni Hirjanto.
Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan penetapan anggota Badan Supervisi LPS merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Berdasarkan ketentuan Pasal 89A ayat (1) dalam Pasal 7 angka 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Amir saat membacakan laporan di Rapat Paripurna pada Selasa, 5 Desember 2023 seperti dikutip dari laman resmi DPR.
Sementara itu, Amir mengatakan para anggota Badan Supervisi LPS ini terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat dengan jumlah paling sedikit lima orang yang dipimpin oleh satu ketua yang dipilih anggota. Dia menyebut para calon anggota juga telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada 27-28 November 2024.
Foto 
