Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Rafli mengusulkan agar pemerinta melakukan budi daya ganja untuk komoditas ekspor. Permintaan tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Perdagangan di Komisi VI DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, ganja memiliki nilai manfaat tinggi, terutama untuk medis. "Legalisasi ganja yang saya tawarkan merupakan mekanisme pemanfaatan ganja Aceh untuk bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia," ujarnya dalam pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 31 Januari 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rafli menjelaskan produk ganja dapat dipasarkan ke beberapa negara yang membutuhkannya. Politikus dapil Aceh ini bahkan menyatakan sudah merancang dua skema pembukaan keran ekspor ganja.
Pertama, menurut dia, pemerintah mesti menetapkan zonalisasi pilot project industri ganja untuk kebutuhan medis dan turununannya. Ia memandang, Aceh cocok menjadi kawasan percontohan karena selama ini ganja dapat tumbuh subur di sana.
Kedua, ujar dia, pemerintah mesti membentuk mekanisme tersistem hingga program ini sukses. Rafli mengklaim idenya datang dari negara-negara luar yang sudah lebih dulu memanfaatkan ganja untuk medis.
"Budi daya ganja ini di negara kita hanya terbentur Undang-undang Nomor 35 Rahun 2009 Pasal 8 ayat 1 tentang Narkotika Golongan 1. Yaitu, (ganja) tidak boleh digunakan untuk kebutuhan medis," ujarnya.
Ia mengimbuhkan, seumpama pemerintah serius menampung usulannya, legislator akan merevisi aturan yang berlaku. Rafli menyatakan, batasan budidaya dan ekspor ganja pun dapat diatur dalam regulasi yang dikawal oleh negara. "Yang terpenting kita harus menutup celah penyalahgunaan," ucapnya.
Selanjutnya, terkait hukum agama, Rafli mengklaim tumbuhan ganja pada dasarnya tidak haram. Menurut dia, ganja dinyatakan haram lantaran bila disalahgunakan.
Ihwal usulan ekspor ganja itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentari. Alih-alih menanggapi, Luhut justru balik melempar usulan tersebut.
"Tanya saja ke PKS yang mengusulkan," ujarnya sembari berlalu seusai menggelar rapat dengan sejumlah pihak di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat petang, 31 Januari 2020.
Foto 
