Program Kartu Pra Kerja Berupa Platform Bursa Kerja

TEMPO.CO, JAKARTA - Pemerintah memastikan bakal meluncurkan kebijakan kartu pra kerja. Direktur Eksekutif Pelaksana Kartu Pra kerja Denni Puspa Purbasari mengatakan kebijakan yang juga termasuk dalam paket stimulus kebijakan ekonomi pertama ini bakal diresmikan paling lambat Jumat mendatang.

"Presiden Joko Widodo sudah meminta cepat diberlakukan, yang perlu diluruskan ialah ini bukan program bantuan sosial," kata Denni ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu 18 Maret 2020.

Menurutnya, Program Kartu Pra Kerja merupakan sub sektor dari fungsi pendidikan seperti vokasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nantinya, kata Denni, ada platform yang disediakan pemerintah untuk mempertemukan pencari kerja dan pihak swasta. Platform tersebut akan menggunakan sistem Informasi Tenaga Kerja yang telah dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Pakai platform yang ada tapi sudah diperbaiki," ujar Denni. Adapun sasaran masyarakat yang bisa ikut program ini, kata Denni, merupakan warga negara minimal berumur 18 tahun yang sedang tidak memiliki pekerjaan dan tak sedang dalam program pendidikan formal. Secara berkelanjutan, ada potensi 130 juta tenaga kerja yang disasar program yang disuarakan Presiden Joko Widodo ketika pemilihan presiden 2019-2024 tahun lalu.

Denni tak menampik tetap akan ada persaingan memperebutkan lowongan pekerjaan dalam platformnya kelak. Meski begitu, dia menjamin kecocokan kebutuhan tenaga kerja di pihak swasta bakal lebih akurat. Sebab, pihak swasta menginput langsung kebutuhan tenaga kerjanya dan dikurasi langsung oleh pemerintah. "Kalau cepat terserap kan bagus, nanti ada pelatihan lagi baik dari swastanya langsung ataupun rekan lembaga pendidikan, di situ negara yang bayar," ujarnya.

Tak kurang anggaran pemerintah dialokasikan sekitar Rp 10 triliun untuk menyukseskan program ini. Untuk tahap awal, program ini bakal menyasar dua juta orang dengan penerbitan 500 ribu kartu fisik dan 1,5 juta kartu digital. Setiap peserta tahap awal akan ditanggung biaya pelatihannya dengan biaya minimal Rp 3 juta.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomain Susiwijono Moegiarso mengatakan payung hukum program ini berupa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. 

Dia tak menampik peresmian Jumat mendatang masih berupa soft launching. Kesiapan yang masih kurang, katanya, tinggal penetapan kantor manejemen proyek yang berpotensi ditempatkan di kantornya. Namun, urgensi pelaksanaan ini, kata Susiwijono, cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang melambat sejak beberapa tahun terakhir plus adanya pendemik Virus Covid-19 yang dipastikan melambatkan laju ekonomi dunia lebih dalam lagi sejak akhir tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kartu prakerja jadi program prioritas. Menurutnya, target minimal tahap awal untuk menyerap 500 ribu tenaga kerja penting sebagai salah satu instrumen social safety nett dengan alokasi yang sudah tersedia Rp 2 triliun. "APBN bakal difokus-ulangkan alokasinya, jadi kami memastikan anggaran program social safety nett berjalan," kata Sri.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Mirah Midadan Fahmid, mengatakan keterbatasan fiskal negara bakal bikin program ini kurang efektif. Sebab angka pengangguran negara saja ada di kisaran tujuh juta orang. "Harus benahi dari hulu, yakni pembenahan kurikulum sekolah dari tingkat dasar dan seterusnya ke atas," ujarnya.