Risiko di Balik Rendahnya Belanja Negara

JAKARTA — Pemerintah diminta mempercepat belanja ke sektor-sektor produktif guna mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga akhir 2023. Saat ini, belanja pemerintah yang seharusnya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya perekonomian global dianggap belum optimal. Hal itu tecermin dari adanya surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 152,3 triliun pada semester I 2023.

"Kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita harus berupaya, salah satunya melalui akselerasi belanja. Jangan berbangga dengan adanya surplus," ujar Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto, kepada awak media, kemarin. 

Menurut Eko, uang negara yang diperoleh dari pajak dan penerimaan negara non-pajak semestinya tidak disimpan dan mengendap menjadi surplus di kantong pemerintah. Sebaliknya, pemerintah harus segera membelanjakan anggaran tersebut untuk menggerakkan perekonomian. 

Eko mengingatkan, sepanjang semester I 2023, ekonomi global cenderung melambat. Namun perekonomian Indonesia masih kuat lantaran ditopang oleh konsumsi dan perekonomian di dalam negeri. Kendati demikian, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen yang dicanangkan pemerintah pada tahun ini tergolong tinggi.   

Angka tersebut lebih tinggi dibanding proyeksi Bank Dunia yang termaktub dalam Global Economic Prospects edisi Juni 2023. Lembaga keuangan tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,9 persen pada 2023. Proyeksi tersebut tak berbeda jauh dari perkiraan Indef yang menyebutkan perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 4,8 persen.

Baca juga: Target Tinggi Pertumbuhan Ekonomi 

Eko berujar perkiraan Indef dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain kondisi perekonomian dua mitra dagang utama Indonesia, yakni Amerika Serikat dan Cina, yang belum pulih betul pasca-pandemi lalu. Kondisi ekonomi tersebut berimbas pada melemahnya permintaan yang tecermin dari tren penurunan nilai ekspor Indonesia.

Bersamaan dengan turunnya permintaan global, harga komoditas utama ekspor Indonesia, seperti minyak, gas alam, batu bara, dan minyak sawit mentah, cenderung turun. Sementara itu, harga komoditas pangan naik. "Jadi, perlambatan ekonomi global harus diantisipasi dengan segala amunisi, termasuk fiskal. Jangan banggakan surplus. Pemerintah harus segera mengeksekusi belanja supaya sektor riil jalan," kata Eko.

Di samping menggenjot belanja, Eko meminta pemerintah dan Bank Indonesia mengupayakan peningkatan penyaluran kredit perbankan guna mendorong sektor riil. Pemerintah juga dinilai perlu menjaga daya beli serta memastikan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan upaya tersebut, ia berharap perekonomian Indonesia setidaknya bisa tumbuh melebihi 5 persen.

Surplus APBN Rp 152,3 Triliun

Pelayanan pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman, Jakarta, S2 Mei 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan surplus APBN pada semester I 2023 sebesar Rp 152,3 triliun. Adapun keseimbangan primer (pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang) surplus Rp 368,2 triliun. Surplus tersebut terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp 1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari total target APBN. Sementara itu, belanja negara tercatat Rp 1.254,7 triliun atau 41 persen dari target dan tumbuh 0,9 persen secara tahunan. 

Peneliti pusat ekonomi makro dan keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan laporan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa realisasi kemajuan belanja pemerintah masih lebih kecil dibanding realisasi pendapatan. Karena itu, wajar kalau akhirnya APBN mencetak surplus. Padahal, menurut Riza, belanja negara merupakan komponen penting dalam pembentukan produk domestik bruto. 

"Jika realisasinya belum optimal, daya dukung terhadap pembentukan juga berkurang," tuturnya. "Ini dapat mempengaruhi capaian pertumbuhan." 

Walaupun secara umum belanja pemerintah masih belum optimal, Riza menyoroti belanja pemerintah pusat yang realisasinya justru di bawah realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat Rp 891,6 triliun dari target APBN Rp 2.246,5 triliun atau sekitar 39,7 persen. Sementara itu, TKDD realisasinya Rp 364,1 triliun dari target Rp 816,2 triliun atau 44,7 persen.