Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan selama dua puluh tahun terakhir biaya transfer ke daerah (TKD) dari APBN terus membengkak. Pada 2004, ia mengatakan TKD hanya sekitar Rp 100 triliun, tahun ini sudah mencapai Rp 857. Bahkan dalam RAPBN 2025 dianggarkan lebih dari RP 900 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bendahara negara itu menekankan kenaikan utang yang kerap ditanyakan juga sejalan dengan laju kenaikan belanja lain termasuk dana yang ditransfer ke daerah. “DPD kan waktu itu juga menanyakan mengenai utang. Jadi melihat utang naik, tapi lupa melihat banyak yang lain juga naik, mungkin ini untuk menetralisir,” kata dia dalam rapat dengan Komite IV DPD RI di Senayan, Senin 2 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Semenjak otonomi daerah diimplementasikan, Sri Mulyani mengatakan terjadi transfer yang mengalami peningkatan terus menerus. “Ini menggambarkan kenaikan lebih dari 9 kali lipat,” kata dia.
Berbagai kebijakan dan Undang-Undang baru ditengarai menyebabkan transfer ke daerah meningkat. Seperti otonomi khusus papua tahun 2002, otonomi khusus Aceh pada 2008 dan Papua Barat pada 2009. Setiap kali ada ide kebijakan baru masuk, ia berujar, akan menambah jumlah transfer daerah, sehingga APBN yang menanggung beban perlu dijaga.
Penguatan dan tata kelola APBD menurut dia masih perlu ditingkatkan. Musababnya, banyak daerah dengan transfer meningkat, namun masih perlu mengnyinergikan prioritas sesuai kemampuan APBN, sehingga dampak pembangunannya seharusnya lebih tinggi.
“Pengelolaan fiskal daerah harus semakin ditingkatkan, karena kalau tidak daerah hanya menunggu saja dari transfer, mereka sebetulnya memiliki resource dan bisa melakukan berbagai inovasi dari APBD-nya” kata Sri Mulyani.
Ia mewanti-wanti daerah, agar tidak terjadi masalah pengelolaan keuangan seperti di Amerika Latin yakni Brasil dan Argentina. Daerah-daerah di negara tersebut melakukan ekspansi APBD dengan tidak disiplin, sehingga menimbulkan berbagai dampak yaitu dampak kesehatan anggaran. Imbasnya terjadi penurunan tajam pada APBN-nya dan menimbulkan krisis.
Menyitir portal data APBN Kementerian Keuangan, transfer ke daerah memakai porsi anggaran negara terbesar, diikuti biaya bunga utang lalu belanja barang. Pada 2015, awal Presiden Jokowi menjabat, TKD menyerap sebesar Rp 573,7 triliun. Di akhir pemerintahan atau tahun ini, transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp 881 triliun, dan tahun depan ditargetkan Rp 919 triliun.
Foto 
