Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kementeriannya berencana membangun pasar ikan modern di Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Palembang (Sumatera Selatan), dan Surabaya (Jawa Timur), menyusul dibangunnya Pasar Ikan Modern Muara Baru di Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami akan bangun di Surabaya, Palembang, dan Bandung," kata Susi seusai acara peletakan batu pertama Pasar Ikan Modern Muara Baru di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 8 Februari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Susi berujar Kementerian ingin membangun pasar ikan modern di kota-kota besar, yang jumlah penduduknya banyak, demi mendorong peningkatan konsumsi ikan. Dia mengatakan pemerintah menargetkan konsumsi ikan meningkat dari 46,7 kilogram per kapita pada saat ini menjadi 53 kilogram per kapita pada akhir tahun nanti.
"Kami akan menyisir kota besar karena penduduk kota besar banyak supaya nanti konsumsi ikan juga banyak," ujar Susi Pudjiastuti.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo menuturkan, kementeriannya tahun ini menargetkan membangun dua pasar ikan di Palembang dan Kabupaten Bandung, sedangkan pasar ikan Surabaya akan mulai dibangun tahun depan.
"Surabaya masih perencanaan. Insya Allah 2019. Yang sudah masuk anggaran tahun 2018 itu Kota Palembang dan Kabupaten Bandung," ucapnya. Kendati begitu, Nilanto tak merinci besar alokasi anggaran untuk dua proyek pasar ikan tersebut.
Nilanto mengatakan proyek pasar ikan modern tersebut akan menggunakan lahan dari pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan permintaan Susi agar pemerintah daerah menyediakan lahan yang lokasinya strategis untuk dibangun pasar ikan modern.
Nilanto berujar pemerintah telah memberikan percontohan dengan membangun Pasar Ikan Modern Muara Baru di Penjaringan, Jakarta Utara. Proyek percontohan ini dibangun menggunakan lahan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah dengan APBN memberikan percontohan," kata Nilanto.
Foto 
