Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Tak Gentar Setelah Kalah di WTO, Ini Deretan Ekspor Bahan Mentah yang Disetop Jokowi

Jokowi menegaskan akan melanjutkan kebijakan menyetop ekspor bahan mentah pada tahun ini. Untuk komoditas apa saja dan apa alasannya?

12 Januari 2023 | 13.20 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Perbesar
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus melanjutkan kebijakan penghentian ekspor bahan mentah. Pernyataan itu berulang kali disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan. Teranyar, pernyataan itu disampaikan Jokowi pada acara hari ulang tahun (HUT) Ke-50 PDIP di Jakarta, Selasa 10 Januari 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

“Indonesia mendapat gugatan dari WTO (World Trade Organization) karena menyetop ekspor nikel. Dan kita kalah. Tapi kita mengajukan banding. Kita terus, walau kita ditakut-takuti soal nikel, kalah di WTO kita tetap terus,” kata Jokowi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Tak hanya nikel, Indonesia rencananya juga akan menyetop ekspor bahan mentah lainnya sekaligus melakukan hilirirasi industri. Jokowi meyakini, hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri.

Lantas, bahan mentah apa saja yang akan dilarang ekspor oleh Jokowi? Bagaimana kesiapan smelter di dalam negeri? Berikut hasil rangkuman Tempo.

Nikel

Indonesia sudah melarang ekspor bahan mentah nikel sejak tiga tahun ke belakang. Berdasarkan catatan Jokowi, disebutkan hilirisasi nikel berhasil menambah nilai dari yang sebelumnya berkisar US$ 1,1 miliar atau Rp 20 triliun menjadi US$ 20,8 miliar atau Rp 300 triliun pada 2021. Kenaikan nilai tambah itu mencapai hampir 18 kali lipat.

Bauksit

Pada Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, Jokowi memperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi kurang lebih Rp 62 triliun.

Tembaga

Setelah bijih bauksit yang akan dilarang pada Juni 2023, Jokowi mengatakan juga akan melarang ekspor tembaga. Hal itu dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi dari tembaga setelah melalui hilirisasi.

Indonesia masuk dalam kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar tersebut harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi nasional.

Selanjutnya: Berdasarkan data BPS...

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor tembaga di Indonesia tercatat mencapai US$ 2,57 miliar pada Januari-November 2022. Jumlahnya lebih rendah dibandingkan pada 2021 yang senilai US$ 3,05 miliar. Sementara, volume ekspor tembaga mencapai 305.327,9 ton dalam 10 bulan tahun sebelumnya.

Timah

Bahan mentah ini juga akan dilarang dieskpor oleh Jokowi. Dalam beberapa tahun belakangan, setidaknya 98 persen produksi timah Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor. Ini pun membuat Indonesia berstatus sebagai eksportir timah terbesar di dunia.

Padahal Indonesia merupakan penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Adapun Cina telah melakukan hilirisasi timah sebesar 70 persen. Sementara Indonesia baru mencapai 5 persen.

Kebutuhan smelter kian mendesak

Menurut Kementerian ESDM, kebutuhan pembangunan smelter menjadi semakin mendesak karena Indonesia perlu segera mandiri di sektor hilirisasi atau pengolahan bahan mentah hasil tambang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini Indonesia sudah memiliki 15 smelter nikel. Ada pula 2 smelter bauksit, 2 smelter tembaga, 1 smelter mineral besi, dan 1 smelter mineral mangan. Pemerintah berencana menambah 7 smelter pada tahun 2022.

Saat melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Selasa 12 Oktober 2021, Jokowi menegaskan bahwa smelter tersebut dibangun untuk menciptakan nilai tambah produk tambang di dalam negeri.

“Inilah kenapa smelter PT Freeport ini dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ini adalah sebuah kebijakan strategis terkait dengan industri tambang tembaga setelah kita menguasai 51 persen saham Freeport dan saat itu juga kita mendorong agar Freeport membangun smelter di dalam negeri. Karena sekali lagi, kita ingin nilai tambah itu ada di sini,” ucap Jokowi.

TEMPO |  ANTARA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus